Komisi VIII DPR Minta Mensos Percepat Pembangunan Gedung Sekolah Rakyat

WAKIL Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri mengungkapkan bahwa saat ini banyak Sekolah Rakyat di berbagai Sentra dan Balai Kemensos telah mengalami kelebihan kapasitas (over capacity), sehingga terancam tidak bisa menerima siswa baru pada tahun ajaran 2026/2027.

Hal tersebut ditegaskan Abidin dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (27/1/2026).

"Berdasarkan kunjungan kami, Sekolah Rakyat khususnya di sentra-sentra itu sudah over capacity. Artinya, tidak memungkinkan lagi pada tahun ajaran baru nanti menerima murid baru," ujar Abidin.

Baca juga : Kemensos dan Kemenekraf Susun Kurikulum Kreatif untuk Siswa Sekolah Rakyat

Politikus PDI Perjuangan ini menjelaskan, skema kenaikan kelas pada Juli 2026 mendatang akan menimbulkan masalah serius. Siswa yang saat ini duduk di kelas 1 SMP atau SMA akan naik ke kelas 2, namun ruang kelas untuk siswa baru (kelas 1) tidak tersedia lantaran seluruh fasilitas gedung sudah terisi penuh.

"Kalau tidak ada akselerasi pembangunan gedung baru, tahun depan siswa naik kelas 2, tapi tidak ada lagi kelas satunya. Tolong dipikirkan agar ini tidak stuck (macet)," tegas legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur IX tersebut.

Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten. Menurutnya, pemetaan antara sekolah yang dikelola mandiri oleh sentra Kemensos dengan sekolah hasil kerja sama pihak luar harus dilakukan secara detail.

Baca juga : Kemenpan-RB Siapkan Roadmap Pengembangan Kompetensi Guru Sekolah Rakyat

Sebagai gambaran, data tahun 2025 menunjukkan terdapat 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai wilayah dengan total belasan ribu siswa, mulai dari tingkat SD hingga SMA. Pemerintah sendiri merencanakan penambahan 104 Sekolah Rakyat baru pada tahun 2026.

Abidin memberikan catatan bahwa sekolah yang bekerja sama dengan pihak swasta, seperti Sekolah Rakyat di Bekasi, relatif memiliki manajemen penerimaan siswa yang lebih tertata. Namun, sekolah yang berada langsung di bawah Sentra Kemensos seringkali terjebak dalam masalah keterbatasan ruang.

"Tahun ajaran baru dimulai bulan Juli. Jika Sekolah Rakyat di sentra-sentra tidak bisa menampung, berarti tidak akan ada penerimaan siswa baru. Ini masalah serius yang harus segera dicarikan solusinya oleh Pak Menteri," pungkas Abidin. (H-2)