Pengamat: Kemensos Seperti Pahlawan Kesiangan di Kasus YBS

PENGAMAT Sosial dari Universitas Indonesia (UI), Rissalwan Habdy Lubis, menyoroti sikap Kementerian Sosial (Kemensos) yang mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu. 

Rissalwan menegaskan bahwa dirinya tidak bermaksud mendramatisasi kepergian Ananda YBS. Namun, ia mempertanyakan urgensi kehadiran Kementerian Sosial ke lokasi kejadian mengingat prosedur operasional standar (SOP) mengenai pendataan warga miskin seharusnya sudah dipahami dengan jelas.

Terlebih, ia menyinggung persoalan ini tengah menjadi sorotan dalam rapat di DPR RI terkait Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).

Baca juga : Pembiayaan Wirausaha KPM PKH akan Dibantu UMi

“Jadi sekali lagi begini ya, ini tentang mekanisme, tentang keberpihakan. Datang juga udah telat kalau sudah ada orang yang betul-betul miskin yang tidak mendapatkan bantuan sama sekali dari pemerintah,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Selasa (10/2).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa data terkait Program Indonesia Pintar (PIP) sebenarnya berada di bawah naungan Kemendikdasmen, bukan Kemensos.

Dengan kondisi tersebut, ia kembali mempertanyakan peran yang ingin diambil oleh kementerian yang dipimpin Gus Ipul tersebut. "Jadi ya Kemensos mau apa lagi?,” pungkas Rissalwan.

Baca juga : Anak Investasi Masa Bangsa, Kemensos Beri Perlindungan Khusus

Responsif dan reaktif

Rissalwan menekankan bahwa pendekatan Kemensos terhadap keluarga korban tidak termasuk langkah antisipatif.

“Mau sampai kapan negeri ini tidak antisipatif, malah responsif dan reaktif terus? Kalau ada kasus baru bereaksi, viral baru bereaksi. Malu gitu ya kalau praktik seperti ini dilakukan terus,” ujar Rissalwan.

Ia menambahkan, seharusnya Kemensos merespons pemicu masalah, yaitu kemiskinan yang membuat anak-anak menjadi korban. “Harusnya mulai membenahi diri, langsung melakukan perubahan dari aspek kebijakan, mekanisme, dan pendataan,” tegasnya.

Rissalwan juga menyoroti buruknya sistem pendataan saat ini. “Data DTSEN, yang dulunya DTKS, tetap tidak bisa menyentuh by name, by address. Banyak persoalan di Ngada ini. Kalau mau bekerja untuk rakyat, kerjakan dengan hati dan berhati-hati,” katanya.

Menurutnya, pemerintah seharusnya bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyiapkan variabel data tambahan yang disesuaikan dengan kondisi lokal. 

“Permasalahan kemiskinan di NTT tentu berbeda dengan Sumatra. Bentang alam, musim, dan kesulitan berbeda di setiap daerah. Jangan cuma mau tampil sebagai pahlawan kesiangan: datang, memberi santunan, lalu kemiskinan tetap terjadi di tempat lain,” ujar Rissalwan.

Dia pun berpesan kepada pemerintah untuk tidak lagi reaktif dan mulai berbenah untuk memperbaiki sistem dan mekanisme penanganan kemiskinan di Tanah Air. (Des/I-1)