Sekolah Rakyat Serap 63 Ribu Tenaga Kerja, Ekonomi Daerah Ikut Terdongkrak

PROGRAM Sekolah Rakyat (SR) yang digagas pemerintah tidak hanya menyasar perluasan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, tetapi juga menjadi motor penciptaan lapangan kerja di berbagai daerah. 

Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, menyebut tahap kedua pembangunan SR ditargetkan menyerap puluhan ribu tenaga kerja. "Sehingga tidak hanya memperluas akses pendidikan, tapi membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi lokal," kata Qodari, Jakarta, Rabu (25/3). 

Pada fase ini, pembangunan SR diproyeksikan melibatkan sekitar 58 ribu tenaga konstruksi dan 5.200 tenaga pendidik. Skema tersebut, menurut Qodari, dirancang agar program pendidikan ini sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.

Baca juga : Sekolah Rakyat Diharapkan Atasi Kesenjangan Akses Pendidikan

Setiap unit SR memiliki kapasitas 1.080 siswa. Pemerintah menargetkan pembangunan 500 sekolah hingga 2029, yang diperkirakan mampu menjangkau 540 ribu siswa kurang mampu setiap tahun.

Saat ini, pembangunan tahap II dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum bekerja sama dengan sejumlah BUMN karya. Sebelumnya, pada tahap rintisan, program ini telah berjalan di 166 sekolah per 12 Maret 2026 dengan total 14.972 peserta didik yang terbagi dalam 628 rombongan belajar.

Sebaran jenjang pendidikan mencakup 125 rombongan belajar tingkat dasar, 236 tingkat menengah pertama, dan 267 tingkat menengah. Dukungan tenaga pendidikan dan kependidikan juga cukup besar, dengan 2.304 guru serta 4.760 tenaga kependidikan, termasuk 1.600 wali asuh, 632 wali asrama, dan 87 tenaga kesehatan.

Baca juga : Gubernur Khofifah Yakin Sekolah Rakyat Efektif Putus Mata Rantai Kemiskinan

Pembangunan tahap II kini mencakup 104 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Jawa menjadi wilayah dengan proyek terbanyak, yakni 40 lokasi, disusul Sumatra 26 lokasi, Sulawesi 16 lokasi, Kalimantan 12 lokasi, serta Bali-Nusa Tenggara dan Papua masing-masing tiga lokasi. Distribusi ini disebut sebagai upaya pemerataan akses pendidikan hingga ke daerah terpencil.

Dari total tersebut, sebanyak 101 lokasi telah memasuki tahap konstruksi dan ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026 agar bisa digunakan pada tahun ajaran baru Juli 2026.

Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala. Data per 23 Maret 2026 menunjukkan progres fisik baru mencapai 17,04 persen, sementara progres keuangan 19,75 persen. Qodari menyoroti adanya selisih yang terus dipantau pemerintah.

"Ini termasuk yang dipantau oleh KSP, kita tidak ingin gap-nya terlalu besar," ujarnya.

Selain itu, 66 lokasi atau sekitar 63%  proyek belum memenuhi readiness criteria. Tiga lokasi terkendala lahan, satu lokasi menghadapi masalah akses jalan dan jembatan, serta satu lokasi mengalami kendala administrasi. Meski demikian, seluruh hambatan disebut sedang ditangani secara paralel oleh kementerian terkait bersama pemerintah daerah.

Program ini memiliki sisa waktu pengerjaan sekitar 90 hari, sehingga koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi krusial untuk memastikan target selesai tepat waktu.

Di luar aspek pembangunan, pemerintah juga menilai dampak sosial program ini mulai terlihat. Selain membuka akses pendidikan, SR dinilai mampu mendorong prestasi dan kepercayaan diri siswa dari keluarga kurang mampu, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. (Z-10)