Kamis 12 Desember 2019, 16:40 WIB

PDIP Berpedoman pada Putusan MK soal Eks Napi Korupsi

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
PDIP Berpedoman pada Putusan MK soal Eks Napi Korupsi

MI/ Ramdani
Puan Maharani

 

KETUA DPP PDIP Puan Maharani menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat pencalonan kepala daerah.

"Kita harusnya menghormati putusan yang sudah dilakukan oleh MK. Untuk pilkada ke depan ini, bukan hanya pilkada ke depan, pilkada yang akan datang itu tentu saja artinya semua partai politik harus melihat rekam jejak calon-calonnya apakah kemudian sudah melewati jeda lima tahun terkait hal-hal yang seperti itu," terang Puan usai menghadiri rapat Fraksy PDIP, di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (12/12).

Kemarin, MK mengabulkan permohonan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi dan Indonesia Corruption Watch yang menguji konstitusionalitas Pasal 7 Ayat (2) Huruf g UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Eks narapidana korupsi dapat mendaftar menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah lima tahun setelah menjalani masa pidana.

 

Baca juga: Tepis Bangun Dinasti Politik, Jokowi : Hak Pilih di Tangan Rakyat

 

Menurut Puan, PDIP akan menjalankan putusan MK untuk menyeleksi calon kepala daerah di Pilkada 2020. Selain mantan narapidana korupsi, pihaknya juga akan mengikuti ketentuan lain yang sudah digariskan MK.

"Kan ini bukan hanya untuk terpidana korupsi saja, tapi juga terpidana lainnya. Ya kita hormati keputusan MK," terangnya.

Ia mengatakan, partainya akan mencari kandidat kepala daerah yang terbebas dari catatan hukum. "Kita hormati dan kita cari orang yang memang punya rekam jejak yang sesuai harapan masysrakat. Saya rasa mekanisme di internal partai PDIP akan mengikuti keputusan MK tersebut," pungkasnya. (OL-8)

Baca Juga

DOK polri.go.id.

Simak Urutan Pangkat Polisi dari Jenderal sampai Bharada

👤Meilani Teniwut 🕔Kamis 11 Agustus 2022, 19:03 WIB
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 menyebutkan kepangkatan Polri terdiri dari tiga golongan, yaitu...
Dok.MI/Youtube

Kejagung Ajukan Pencegahan Surya Darmadi ke Luar Negeri

👤Tri Subarkah 🕔Kamis 11 Agustus 2022, 18:47 WIB
Surya merupakan tersangka kasus korupsi dan pencucian uang terkait penguasaan lahan kelapa sawit yang diusut Jaksa Agung Muda Bidang Tindak...
DOK propampresisi.polri.go.id.

Apa itu Divisi Propam Polri? Ini Sejarah, Tugas, dan Kewajibannya

👤Meilani Teniwut 🕔Kamis 11 Agustus 2022, 18:23 WIB
Lantas, apa yang dimaksud dengan Propam? Apa saja tugas dan sejarahnya? Nah, untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu, simak...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya