Rabu 11 Desember 2019, 17:15 WIB

MK Izinkan Mantan Napi Nyalon Pilkada, KPU Segera Revisi PKPU

Putra Ananda | Politik dan Hukum
MK Izinkan Mantan Napi Nyalon Pilkada, KPU Segera Revisi PKPU

Antara/Muhamamd Adimaja
Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik

 

MENINDAKLANJUTI putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang proses pencalonan mantan narapidana sebagai calon kepala daerah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan segera melakukan revisi tentang Peraturan KPU (PKPU) nomor 18 Tahun 2019 tentang pencalonan.

Komisioner KPU Evi Novida Ginting menjelaskan, sebelum melakukan revisi, KPU terlebih dahulu akan mempelajari dengan seksama bunyi putusan MK nomor 56/PUU-XVII/2019 yang mengubah bunyi dan makna pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang (UU) nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang mengatur tentang pencalonan calon kepala daerah yang bersatatus sebagai mantan narapidana.

"Pada intinya KPU akan mempelajari putusan MK dan tentu saja akan melakukan revisi terhadap syarat calon yang telah diatura dalam PKPU 18 tahun 2019," ujarnya saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (11/12).

Evi menjelaskan, berdasarkan putusan MK yang terbaru, bakal ada beberapa pasal dalam PKPU pencalonan yang akan direvisi. Terutama terkait denga pemenuhan syarat pencalonan dan syarat calon.

Baca juga : MK Izinkan Mantan Napi Korupsi Nyalon di Pilkada

"Saat ini pengaturan terkait pencalonan mantan napi koruptor berada di pasal berkaitan dengan syarat pencalonan," ungkpanya.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang diajukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Dalam permohonannya, kedua aliansi masyarakat sipil tersebut mempermasalahkan bunyi pasal 7 ayat 2 huruf (g) dalam UU Pilkada yang mengijinkan mantan terpidana mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah asalkan telah jujur membuka statusnya kepada publik.

"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman. (OL-7)

Baca Juga

Antara/Adwit B Pramono

Bawaslu Pertanyakan Dasar Hukum Pemantau Kotak Kosong di TPS

👤Indriyani Astuti 🕔Rabu 02 Desember 2020, 17:36 WIB
Menurut Bawaslu, aturan terbaru KPU yang mengizinkan pemantau mewakili kotak kosong di TPS, tidak tercantum di dalam...
ANTARA/Sigid Kurniawan

Dokter Pribadi Beberkan Biaya Kesehatan dan Kecantikan Pinangki

👤Tri Subarkah 🕔Rabu 02 Desember 2020, 16:25 WIB
Olivia yang merupakan dokter kesehatan keluarga dan kecantikan Pinangki dihadirkan sebagai saksi di ruang sidang Pengadilan Tipikor...
ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

Sembilan Fraksi Setujui Tujuh Anggota Baru Komisi Yudisial

👤 Sri Utami 🕔Rabu 02 Desember 2020, 16:01 WIB
Rapat pleno yang dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR Herman Hery mengatakan hasil persetujuan tersebut akan dibawa dalam rapat paripurna...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya