Selasa 12 Januari 2021, 23:38 WIB

Pemantau Pemilu Terakreditasi Bisa Ajukan Sengketa Pilkada ke MK

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
Pemantau Pemilu Terakreditasi Bisa Ajukan Sengketa Pilkada ke MK

MI/M Irfan
Petugas MK melayani pendaftaran sengketa Pilkada

 

PEMANTAU pemilu menjadi salah satu pihak yang dapat mengajukan keberatan atas hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) khusus untuk wilayah dengan pasangan calon tunggal ke Mahkamah Konstitusi (MK). Meskipun demikan, tidak semua pemantau pemilu mempunyai kedudukan hukum mengajukan sengketa hasil pilkada ke MK hanya yang terakreditasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berhak. 

Peneliti Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil mengatakan apabila syarat formil tersebut tidak terpenuhi, menurut Fadli hampir pasti permohonan akan ditolak oleh MK.

" 99,99% saya yakin akan ditolak oleh MK jika bukan pemantau yang terakreditasi. Sejak 2015 itu sudah diatur dalam Peraturan MK," ujar Fadli dalam diskusi "Menjelang Perselisihan Hasil Pilkada Serentak 2020" yang digelar secara daring, Selasa (12/1).

Menurut Fadli, adanya syarat formil tersebut sangat penting guna memastikan pihak yang mengajukan perkara ke MK adalah mereka yang punya kepentingan langsung dan terverifikasi terhadap proses penyelenggaraan pilkada. Ketika aspek formil itu sudah terpenuhi, Fadli

Baca juga : Hasil Pilkada Boven Digoel Turut Digugat ke MK

ketika pemantau kemudian memenuhi aspek formal terpenuhi, imbuhnya, tantangan berikutnya bagi pemantau pemilu yakni menjelaskan dan mengonstruksikan permohonan mereka di MK. Pemantau pemilu, ujar dia, harus bisa memberikan argumentasi yang didukung oleh alat bukti yang relevan sehingga MK bisa mengoreksi hasil pilkada yang digugat. 

"Mereka harus punya alat bukti yang relevan, dan logis kemudian alat bukti berpengaruh pada perolehan suara dan perolehan suara signifikan mempengaruhi pemenang pemilihan," tukas Fadli.

Dari 136 permohonan perselisihan sengketa hasil pilkada yang diajukan ke MK, terdapat enam permohonan oleh pemantau pemilihan di daerah pemilihan dengan calon tunggal yakni Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatra Selatan, Kabupaten Radja Ampat, Papua Barat, Manokwari Selatan, Papua Barat, Ogan Komeng Ulu Selatan, Sumatra Selatan, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dan Balikpapan, Kalimantan Timur.

Untuk sidang pemeriksaan pendahuluan PHPkada, akan dilakukan pada 26 Januari 2021 dan pengucapan putusan untuk sengketa pemilihan kepala daerah akan berlangsung pada 19 hingga 24 Maret 2021. (OL-7)

Baca Juga

MI/PIUS ERLANGGA

MK Pastikan Sidang PHPU Pilkada Sesuai Prokes

👤Kautsar Bobi 🕔Selasa 26 Januari 2021, 12:28 WIB
Sebanyak 35 gugatan akan disidangkan hari ini. Waktu persidangan akan dibagi menjadi...
ANTARA FOTO/Aprillio Akbar.

KPK Periksa Kabag Sekretariat Komisi VIII DPR Terkait Kasus Bansos

👤¬†Cahya Mulyana 🕔Selasa 26 Januari 2021, 11:54 WIB
Sigit Bawono Prasetyo akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pengadaan Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 untuk wilayah...
ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/

KPK Periksa Eks Sekretaris Kemensetneg Terkait Korupsi PT DI

👤¬†Cahya Mulyana 🕔Selasa 26 Januari 2021, 11:46 WIB
KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Taufik...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya