Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
PEMANTAU pemilu menjadi salah satu pihak yang dapat mengajukan keberatan atas hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) khusus untuk wilayah dengan pasangan calon tunggal ke Mahkamah Konstitusi (MK). Meskipun demikan, tidak semua pemantau pemilu mempunyai kedudukan hukum mengajukan sengketa hasil pilkada ke MK hanya yang terakreditasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berhak.
Peneliti Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil mengatakan apabila syarat formil tersebut tidak terpenuhi, menurut Fadli hampir pasti permohonan akan ditolak oleh MK.
" 99,99% saya yakin akan ditolak oleh MK jika bukan pemantau yang terakreditasi. Sejak 2015 itu sudah diatur dalam Peraturan MK," ujar Fadli dalam diskusi "Menjelang Perselisihan Hasil Pilkada Serentak 2020" yang digelar secara daring, Selasa (12/1).
Menurut Fadli, adanya syarat formil tersebut sangat penting guna memastikan pihak yang mengajukan perkara ke MK adalah mereka yang punya kepentingan langsung dan terverifikasi terhadap proses penyelenggaraan pilkada. Ketika aspek formil itu sudah terpenuhi, Fadli
Baca juga : Hasil Pilkada Boven Digoel Turut Digugat ke MK
ketika pemantau kemudian memenuhi aspek formal terpenuhi, imbuhnya, tantangan berikutnya bagi pemantau pemilu yakni menjelaskan dan mengonstruksikan permohonan mereka di MK. Pemantau pemilu, ujar dia, harus bisa memberikan argumentasi yang didukung oleh alat bukti yang relevan sehingga MK bisa mengoreksi hasil pilkada yang digugat.
"Mereka harus punya alat bukti yang relevan, dan logis kemudian alat bukti berpengaruh pada perolehan suara dan perolehan suara signifikan mempengaruhi pemenang pemilihan," tukas Fadli.
Dari 136 permohonan perselisihan sengketa hasil pilkada yang diajukan ke MK, terdapat enam permohonan oleh pemantau pemilihan di daerah pemilihan dengan calon tunggal yakni Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatra Selatan, Kabupaten Radja Ampat, Papua Barat, Manokwari Selatan, Papua Barat, Ogan Komeng Ulu Selatan, Sumatra Selatan, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dan Balikpapan, Kalimantan Timur.
Untuk sidang pemeriksaan pendahuluan PHPkada, akan dilakukan pada 26 Januari 2021 dan pengucapan putusan untuk sengketa pemilihan kepala daerah akan berlangsung pada 19 hingga 24 Maret 2021. (OL-7)
WAKIL Ketua DPR RI Adies Kadir menegaskan tidak ada rencana melakukan revisi UU Mahkamah Konstitusi (MK).
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dengan lokal telah melampaui kewenangannya
Sejarah ketatanegaraan kita menunjukkan terjadinya inkonsistensi terhadap pelaksanaan pemilihan.
Menurutnya, penting bagi DPR dan Pemerintah untuk bisa menjelaskan seberapa partisipatif proses pembentukan UU TNI.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
Pihaknya bukan merusak melainkan mengganti kunci dari ruangan keuangan karena mesti bekerja secara profesional, sehingga kunci harus diganti dengan yang lebih mudah.
Keberadaan suatu wilayah tidak dimungkinkan dikelola dua pemerintah daerah dan akan menjadi masalah baru seperti pengelolaan kewilayahan,
Pemerintah Provinsi Aceh akan mengajukan surat keberatan resmi kepada Mendagri Tito Karnavian.
Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan polemik ini secara damai dan berkeadilan.
Diterima atau tidaknya sebuah sengketa hasil PSU Pilkada 2024 harusnya ditentukan oleh MK sendiri.
Dugaan praktik politik uang dan ketidaknetralan penyelenggara yang kembali terlihat dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved