Rabu 24 Juni 2020, 06:00 WIB

Giliran UU Korona Digugat

Faustinus Nua | Politik dan Hukum
Giliran UU Korona Digugat

MI/ADAM DWI
MK menyatakan menolak gugatan nomor 23/PUU-XVIII/2020 dan 24/PUU-XVIII/2020 uji materi Perppu Nomor 1 Tahun 2020 soal pandemi COVID-19.

 

MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan untuk tidak menerima pengujian materi Per aturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Keputusan untuk tidak menerima lantaran perppu tersebut telah di setujui DPR dan telah diundangkan menjadi UU No 2 Tahun 2020. Dengan begitu, pemohon dinilai telah kehilangan objek hukum.

Dalam sidang lanjutan yang dihadiri kuasa hukum Presiden, MK telah menerima dokumen dari Kementerian Sekretariat Negara terkait dengan disahkan perppu korona menjadi UU.

“Berdasarkan pada hukum tersebut di atas, MK meyakini Perppu Nomor 1 Tahun 2020 telah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Menimbang bahwa telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, maka Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sudah tidak lagi ada secara hukum,” jelas majelis hakim yang diketuai hakim Anwar Usman dalam sidang putusan MK, kemarin.

Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menghormati putusan MK yang tidak menerima permohonan pengujian perppu korona tersebut.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan hal itu memang sudah seharusnya dilakukan MK.

Pihaknya pun sudah memprediksinya. Oleh karena itu, MAKI mengajukan gugatan baru, kali ini atas UU Nomor 2 Tahun 2020. ‘Saya sudah mengajukan (permohonan) pembatalan UU No 2 Tahun 2020 yang Kamis (18/6) minggu kemarin sudah sidang perdana agenda pendahuluan,’ kata Boyamin melalui keterang tertulis, kemarin.

Boyamin mengaku pihaknya lebih optimistis gugatan kedua akan dikabulkan MK. Hal itu mengingat pemohon sudah mengikuti nasihat hakim MK pada saat sidang permohonan pengujian perppu sebelumnya.

Dia menjelaskan bahwa dalam gugatan kedua, MAKI menggugat pembatalan seluruh materi UU Nomor 2 Tahun 2020 dalam bentuk uji formil. *Hal itu lantaran pengesahan perppu menjadi UU dinilai tidak sah karena DPR menetapkan UU bukan pada masa sidang berikutnya.

Selain itu, DPR juga dinilai salah karena tidak melakukan voting (pemungutan suara), padahal sejak awal Fraksi PKS menolak pengesahan perppu menjadi UU.

“Meski agak repot karena maju dua kali, maka tetap harus dijalani karena prosesnya mengharuskan demikian. Kami tidak akan lelah dan malah tambah semangat membatalkan UU pengesahan perppu karena sejatinya rakyat menolak adanya kekebalan pejabat, “ tandas Boyamin.


Penjelasan MK

Dalam pertimbangan MK, hakim anggota Aswanto menjelaskan, meski MK berwenang mengadili pemohon a quo dan pemohon memiliki legal standing, dengan hilangnya objek hukum, MK tidak dapat menerima permohonan uji materi perppu korona.

“Mahkamah tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan para pemohon dan hal-hal lain yang terkait dengan permohonan tidak pula dipertimbangkan,” imbuhnya.

Adapun pemohon dalam pengujian materi ini terdiri atas pemohon perseorangan dan koalisi masyarakat, seperti perkumpulan Masyarakat Antikorupsi Indonesia dan kawan-kawan, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) dan kawankawan, serta aktivis Damai Hari Lubis.

Para pemohon menilai perppu korona telah memberi kekebalan hukum bagi para pejabat negara yang bertentangan dengan UUD 1945. Perppu tersebut juga dinilai dapat merugikan masyarakat pada umumnya. (P-2)

Baca Juga

Antara/Muhamamd Adimaja

BEM Nusantara Dukung Kapolri Tindak Tegas Bawahan yang Melanggar

👤Cahya Mulyana 🕔Rabu 20 Oktober 2021, 23:44 WIB
Eko menerangkan upaya Kapolri Jenderal Sigit mengeluarkan TR tersebut menunjukkan komitmen ingin membentuk citra Polri yang humanis dan...
Antara/Reno Esnir

Pakai Rompi Tahanan KPK, Bupati Kuansing Bungkam Ditanay Wartawan 

👤Cahya Mulyana 🕔Rabu 20 Oktober 2021, 22:09 WIB
Andi enggan memberikan komentar terkait penangkapannya. Dia bahkan tidak meminta maaf usai melakukan tindakan rasuah kepada...
ANTARA

Ditetapkan Sebagai Tersangka Suap, Bupati Kuansing Tiba di KPK

👤Cahya Mulyana 🕔Rabu 20 Oktober 2021, 20:07 WIB
Andi Putra saat ini telah berstatus sebagai tersangka kasus dugaan suap izin perkebunan usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Menolakkan Ancaman Kemiskinan Ekstrem

Pemerintah perlu memastikan seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrem diterima rumah tangga miskin ekstrem yang ada di wilayah prioritas.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya