Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
Bertindak sebagai pemohon ialah Ki Gendeng Pamungkas, paranormal yang belum lama ini diberitakan sudah meninggal dunia.
MAHKAMAH Konstitusi meminta pemohon perkara pengujian UU Nomor 10 Tahun 2016 untuk memperbaiki permohonan.
Kehadiran pengadilan khusus pemilu dinilai perlu, tetapi bukan berarti membentuk lembaga baru. Namun, mengoptimalkan fungsi lembaga yang ada.
Perkara yang teregistrasi dengan nomor 34/PUU-XVIII/2020 itu diajukan advokat Runik Erwanto dan Singgih Tomi Gumilang.
Pemohon mendalilkan bahwa pasal-pasal tersebut dianggap bertentangan dengan Konstitusi UUD 1945 dan tidak relevan lagi diterapkan pada kondisi saat ini.
Pemohon menilai pengesahan perppu itu terlalu cepat.
Pemohon menilai bahwa disahkannya Perppu No.1/2020 menjadi undang-undang terlalu cepat.
Dalam rapat paripurna ke-15 Masa Sidang III Tahun 2019-2020, Selasa (12/5), DPR memberikan persetujuan untuk menetapkan RUU tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang.
Sidang juga turut dihadiri Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.
MAKI optimistis menang melawan pemerintah. Pasal 27 dalam Perppu Nomor 1 tahun 2020 terkait penanganan korona diyakini akan dibatalkan dalam persidangan itu.
Permohonan yang diajukan pada 15 April 2020 oleh H Damai Lubis dengan perihal pengujian Pasal 20 ayat 1, 2, dan 3 dinyatakan dicabut.
Pemohon mengklaim pasal-pasal tersebut berbeda dengan apa yang pernah dimohonkan sebelumnya terkait penyebab kematian penyelenggara pemilu.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI).
SULIT memeriksa notaris, lima jaksa mengajukan judicial review Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Jabatan Notaris) .
Jabatan Notaris digugat lima jaksa dari Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) lewat judicial review di Mahkamah Konsitusi (MK), Senin (11/5).
Revisi UU MK diajukan anggota DPR perseorangan, yaitu Ketua Badan Legislastif DPR Supratman Andi Agtas. Usulan revisi itu belum masuk daftar UU Program Legislasi Nasional
Revisi itu dianggap kental dengan kepentingan politik dari pihak yang diuntungkan.
SEJUMLAH aktivis masyarakat sipil meminta Presiden Joko Widodo membatalkan rencana revisi UU Nomor 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK).
Revisi ini disinyalir menjadi cara untuk ‘tukar guling’ agar MK dapat menolak sejumlah pengujian konstitusionalitas yang krusial seperti seperti Revisi UU KPK dan Perppu Penanganan COVID-19.
Manahan kembali dipilih menjadi Hakim Konstitusi setelah masa jabatan di periode pertama berakhir pada 28 April 2020.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved