Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi Hari Ini

Masih Reses, DPR Absen Sidang Uji Materi UU Pilkada

Uji materi dengan perkara nomor: 22/PUU-XVIII/2020 itu berkaitan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Nomor 10 Tahun 2016.

Mendorong Ekonomi Produktif dalam Koridor Konstitusi

Denyut roda perekonomian nasional sebaiknya tidak seluruhnya diserahkan dan ditentukan oleh mekanisme pasar semata tanpa peran negara (etatisme).

Keberadaan Dewan Pengawas KPK Menyalahi Konvensi Anti-Korupsi PBB

Kehadiran Dewas KPK dinilai telah melanggar Konvensi PBB tentang Anti Korupsi yang diadopsi Sidang ke-58 Majelis Umum melalui Resolusi Nomor 58/4 tanggal 31 Oktober 2003.

KPK Sisir Aliran Uang Nurhadi

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa empat saksi dalam kasus dugaan suap dan gratifi kasi terkait jual-beli perkara di Mahkamah Agung mulai 2011 hingga 2016.

Kuasa Hukum Recoki Hakim Konstitusi

Pengakuan kuasa hukum itu membuat hakim konstitusi geram.

Kuasa Hukum Akhirnya Akui Ki Gendeng telah Meninggal

Hakim konstitusi memperingatkan para kuasa hukum pemohon uji materi UU Pemilu itu untuk tidak mengulangi memberikan keterangan yang tidak benar. 

Gubernur Kepulauan Babel, Erzaldi Rosman, Resmi Gugat UU Minerba 

UU  No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No 4 Tahun 2009 dinilai menegasikan kewenangan pemerintah provinsi dalam penyelengaraan pertambangan mineral dan batu bara.

Gerindra tidak Mau Berpolemik Soal PKPU Calon Presiden Terpilih

WAKETUM Gerindra Sufmi Dasco Ahmad berharap agar putusan MA yang membatalkan Pasal 3 ayat 7 PKPU Nomor 5/2019 tak menjadi polemik.

Mantan Hakim MK: Putusan MA tak Pengaruhi Hasil Pilpres 2019

Mantan hakim Mahkamah Konsitusi (MK) Maruarar Siahaan menilai penetapan pasangan calon yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak melanggar norma yang diputus MA.

MA dan MK Jangan Jalan Sendiri-Sendiri

MA dalam uji materi seyogyanya tidak memberikan putusan yang bersebrangan dengan peraturan di atasnya ataupun putusan MK.

UU Penanganan Covid-19 Diuji ke MK

Pejabat tersebut tidak dapat digugat, baik secara hukum pidana, perdata, maupun tata usaha negara apabila diketahui terjadi penyelewengan.

MK Tetap Proses Gugatan Ki Gendeng Pamungkas

Menurutnya, Ki Gendeng Pamungkas berbeda dengan Iman Santoso.

Kuasa Hukum Janji Bisa Hadirkan Ki Gendeng Pamungkas di Sidang MK

Menurutnya, Ki Gendeng Pamungkas yang merupakan kliennya berbeda dengan Iman Santoso.

Wakil Menteri Harus Profesional

Hal itu (wamen) dimungkinan apabila adanya kompleksitas dan dinamika pemerintahan yang sangat tinggi.

Meskipun Jabatan Politik, Wamen Harus Profesional

Seorang wamen seharusnya profesional dan mendalami bidangnya, walaupun jabatan itu merupakan jabatan politik. 

Hubungan MK dan Pembuat UU Fluktuatif

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menyebut relasinya dengan pembentuk undang-undang, yakni presiden dan DPR, cenderung fluktuatif.

Banyak Suara Hilang Jadi Dasar Gugatan

Perludem resmi menggugat ketentuan ambang batas parlemen. Banyaknya suara rakyat yang hilang akibat adanya ambang batas menjadi landasan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Giliran UU Korona Digugat

Pengesahan perppu menjadi undang-undang dinilai tidak sah karena DPR menetapkan UU bukan pada masa sidang berikutnya.

Hakim MK Minta Pemohon Pahami Karakteristik UU Penetapan Perppu

Regulasi yang berasal dari pengesahan Perppu hanya menyertakan dua pasal dan tidak terdapat ayat. Seluruh ketentuan terdapat dalam Perppu yang berupa lampiran UU.

​​​​​​​UU Wabah dan Karantina Kesehatan Digugat ke MK

"Penjelasan mengenai apa yang disebut sebagai sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan tidak ada dalam Pasal a quo."

Mengharap Asa dalam Transformasi BRIN

Disinformasi dan Hak Asasi Manusia

Pentingnya Komisi Perlindungan Guru

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia