Mendorong Ekonomi Produktif dalam Koridor Konstitusi

PEREKONOMIAN nasional harus berbenah guna mengikis dampak dari pandemi covid-19.

Pasalnya, kondisi ekonomi-sosial global sudah mulai terdampak pandemi. Tidak terkecuali Indonesia  mulai terancam kondisi resesi yang sudah di depan mata. Misalnya, terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang masif, melemahnya sektor manufaktur, menurunnya daya beli masyarakat hingga pertumbuhan ekonomi yang merosot cukup tajam.

Demikian disampaikan anggota DPR Marwan Jafar, Kamis (16/7).

"Saat inilah momentum buat menata ulang atau memperbaiki sejumlah sektor produktif dan riil perekonomian oleh banyak perusahaan atau pelaku usaha supaya tetap berpegang atau dalam koridor seperti diamanahkan oleh konstitusi negara," ujar Marwan kepada Mediaindonesia.com.

Marwan mengingatkan, denyut roda perekonomian nasional sebaiknya tidak seluruhnya diserahkan dan ditentukan oleh mekanisme pasar semata tanpa peran negara (etatisme).
    
Berpijak pada Pasal 33 UUD 1945, peran dan kekuasaan negara dibutuhkan terkait sektor-sektor ekonomi produktif yang vital serta bersentuhan langsung dengan kebutuhan mendasar masyarakat luas.

"Maksudnya, segenap pemangku kepentingan di jajaran kementerian maupun kelembagaan dengan sumber daya manusia dan kemampuan manajerial yang benar, wajib bekerja cepat, menggebrak birokrasi berbelit, serta berperilaku responsif-aktif. Sebab, hanya dengan sikap seperti itu para aparatus dapat bekerja produktif mengeksekusi  program prorakyat," tandas mantan Menteri Desa-PDTT ini. 
     
Marwan menambahkan, melalui upaya-upaya bersama dukungan para pelaku usaha dan perusahaan, maka segenap kekayaan sumber daya alam, energi, air dan potensi pangan akan signifikan buat meningkatkan kesejahteraan atau kemakmuran rakyat. 

Ia menegaskan, selayaknya perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi yang berpedoman pada kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 

"Konkretnya dengan tetap melihat perubahan ekonomi dunia dan tata sosial baru. Negara harus hadir pada sejumlah sektor produktif dan strategis termasuk mampu mengawasi produksi, stabilisasi harga serta pemasaran barang dan jasa. Arah menuju transformasi ekonomi produktif mesti dapat terwujud secara bertahap serta berkelanjutan," ujar mantan Ketua Fraksi PKB itu.

Ia pun mengingatkan, bila arus besar perekonomian nasional
hanya ditentukan semua oleh mekanisme pasar, maka masyarakat miskin akan semakin terpinggirkan karena terlindas kekuatan modal.

"Apalagi kalau ada perselingkuhan antara modal dan kekuasaan, rakyat akan menjadi tidak berdaya. Di mata mereka, upaya buat bangkit, berperan serta dan mampu berkompetisi sungguh berat di tengah hidup yang masih dilanda pandemi korona. Mereka butuh proteksi dari negara. Negara harus memberdayakan dan membantu mereka secara total," pungkas Marwan. (OL-8).