Senin 06 Juli 2020, 21:41 WIB

Kuasa Hukum Janji Bisa Hadirkan Ki Gendeng Pamungkas di Sidang MK

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
Kuasa Hukum Janji Bisa Hadirkan Ki Gendeng Pamungkas di Sidang MK

MI/Susanto
Ketua MK Anwar Usman (kedua kanan) memimpin sidang di gedung MK, Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (6/7).

 

MAHKAMAH Konstitusi (MK) mengklarifikasi kematian Ki Gendeng Pamungkas selaku pemohon pengujian Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

"Kalau kami memutuskan permohonan ini ke sidang pemeriksaan pendahuluan, saudara sanggup menghadirkan prinsipal (pemohon) di sidang?" tegas hakim konstitusi Saldi Isra saat sidang lanjutan perbaikan permohonan di Gedung MK, Jakarta, Senin (6/7)

Baca juga: Ki Gendeng Pamungkas Dikabarkan Meninggal Dunia

Hakim konstitusi menanyakan hal itu terkait meninggalnya paranormal Ki Gendeng Pamungkas yang bernama asli Iman Santoso pada Sabtu (6/6).

Mendiang paranormal Ki Gendeng Pamungkas yang bernama asli Iman Santoso. (Dok Antara)

Kuasa hukum Ki Gendeng Pamungkas, Julianta Sembiring, membawa surat keterangan meninggal atas nama Iman Santoso.

Baca juga: Polda Metro Tangkap Paranormal Ki Gendeng

Menurutnya, Ki Gendeng Pamungkas yang merupakan kliennya berbeda dengan Iman Santoso.

Hal itu dikonfirmasi kembali oleh Ketua Majelis Hakim Konstitusi Saldi Isra dengan anggota Hakim Konstitusi Manahan Sitompul dan Daniel Yusmic P Foekh.

Baca juga: Loh, Pemohon kan Sudah Meninggal

Hakim konstitusi Manahan Sitompul mengatakan pada saat sidang pemeriksaan pendahuluan, MK menugaskan kuasa hukum untuk mengecek kebenaran kabar meninggalnya Ki Gendeng Pamungkas sebab ia memohonkan perkara ke MK.

"Namun surat keterangan yang disampaikan kepada majelis tidak lengkap karena tidak membubuhkan nomor induk kependudukan (NIK) Imam Santoso. Meskipun ada tanda tangan dari kepala desa," ujarnya.

Baca juga: Pemilu Serentak Buat Anggota KPU Makan Gaji Buta

Oleh karena belum dapat mengonfirmasi Ki Gendeng Pamungkas dan Iman Santoso adalah dua orang yang berbeda dengan mengacu NIK, Manahan menilai, kuasa hukum tidak melakukan dengan benar hal yang diperintahkan majelis.

"Tidak bisa kita konfirmasi dari surat keterangan meninggal, ini peringatan kami pada kuasa hukum," tegasnya.

Ki Gendeng Pamungkas memohonkan pengujuan terhadap pasal dalam UU Pemilu yakni Pengujian Materiil Pasal 1 angka 28; Pasal 221; Pasal 222; Pasal 225 ayat (1); Pasal 226 ayat (1); Pasal 230 ayat (2); Pasal 231 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); Pasal 234; Pasal 237 ayat (1), dan ayat (3); Pasal 238 ayat (1), dan ayat (3); Pasal 269 ayat (1) dan ayat (3); Pasal 427 ayat (4). Pasal-pasal tersebut dianggap bertentangan dengan UUD 1945 sebab calon presiden harus dicalonkan oleh partai politik. Sementara ia ingin maju dalam pemilihan presiden 2019 sebagai sebagai calon independen. (X-15)

Baca Juga

MI/Susanto

KPK Pastikan OTT di Musi Banyuasin Terkait Proyek Infrastruktur

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Sabtu 16 Oktober 2021, 09:29 WIB
"Kami mengamankan beberapa orang terkait pengadaan proyek infrastruktur. Semua masih akan didalami keterlibatannya, tidak menutup...
DOK DPR RI

Rachmat Gobel Serahkan Alsintan untuk Tingkatkan Produktivitas di Gorontalo Utara

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 16 Oktober 2021, 09:29 WIB
Peralatan yang tergolong mahal tersebut diharapkan dapat dikelola dan dirawat dengan baik agar pemanfaatannya jangka...
DOK DPR RI

Anggota DPR: Pemerintah harus Siapkan Langkah Antisipasi Potensi Krisis Energi

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 16 Oktober 2021, 09:08 WIB
Pemerintah diminta memperketat pengawasan distribusi BBM dan LNG agar jangan sampai terjadi penyelundupan ke negara lain sehingga mengancam...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Risma Marah dan Gaya Kepemimpinan Lokal

ika melihat cara Risma marah di Gorontalo, hal itu tidak terlalu pas dengan norma, etika, dan kebiasaan di masyarakat.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya