Rabu 17 Juni 2020, 14:23 WIB

​​​​​​​UU Wabah dan Karantina Kesehatan Digugat ke MK

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
​​​​​​​UU Wabah dan Karantina Kesehatan Digugat ke MK

ANTARA
Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) menggugat UU Wabah Penyakit Menular ke Mahkamah Konstitusi.

 

MASYARAKAT Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) yang diwakili oleh Ketua Umum dr. Mahesa Paranadipa Maykel melakukan pengujian materiil  frasa “dapat” dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (UU Wabah Penyakit Menular).

MHKI juga menggugat frasa “ketersediaan sumber daya yang diperlukan” dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (UU Kekarantinaan Kesehatan) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Kuasa Hukum Pemohon Aisyah Shafira menjelaskan alasan gugatan tersebut bahwa mayoritas anggota MHKI adalah tenaga kesehatan yang berjuang melawan Covid-19. Aisyah memaparkan dalam konteks penanganan Covid-19, alat pelindung diri (APD) merupakan hal pokok yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Sementara pasal 6 UU Kekarantinaan Kesehatan tidak menyebutkan itu. Pasal 6 UU tersebut berbunyi "Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan."

"Penjelasan mengenai apa yang disebut sebagai sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan tidak ada dalam Pasal a quo," papar kuasa hukum pemohon dalam sidang panel yang diketuai oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dengan Hakim anggota Saldi Isra dan Manahan MP Sitompul di Gedung MK, Jakarta, pada Rabu (17/6).

Ia melanjutkan, mengenai persoalan kata "dapat" dalam pasal 9 UU Wabah Penyakit, bahwa "Kepada para petugas tertentu yang melaksanakan upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat diberikan penghargaan atas risiko yang ditanggung dalam melaksanakan tugasnya".

Baca juga: MK Nilai Alasan Pemohon tidak Relevan

Menurut pemohon insentif bagi tenaga medis dan tenaga non-medis yang bertugas menangani Covid-19, dan santunan bagi keluarga tenaga tenaga medis dan tenaga non-medis yang gugur, merupakan suatu keharusan sebagai perlindungan hukum yang adil dan penghidupan yang layak.

Oleh karena itu, MHKI meminta MK mengabulkan permohonannya. Menanggapi permohonan pemohon, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memberikan nasihat agar pemohon dapat menjabarkan persoalan kausalitas atas berlakunya normal pasal-pasal yang diujikan dengan kerugian yang potensial atau faktual dialami pemohon. Selain itu ia meminta pemohon memperjelas kedudukan hukum sebagai badan hukum, organisasi atau perseorangan sebab permohonan hanya diwakili oleh ketua umum.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra meminta pemohon menguatkan argumentasi agar pokok permohonan tidak kabur.

"Karena permohonannya mau mengubah hukum positif yang ada dalam UU dan putusan MK akan berlaku ke depan (tidak hanya konteks Covid-19). Selain itu, alasan-alasan kenapa mengajukan permohonan ini belum muncul. Kata "dapat" dalam UU Wabah dihapuskan atau diganti dengan kata diwajibkan," tukasnya. (A-2)

Baca Juga

MI/ Moh Irfan

KPK Anggap Cuitan Novel Soal 8 'Antek' Azis Syamsuddin untuk Caper TWK

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Jumat 15 Oktober 2021, 20:10 WIB
Delapan bekingan Azis Syamsuddin itu diduga KPK diramaikan Novel untuk memancing isu tes wawasan kebangsaan (TWK) agar tidak...
ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

Densus 88 Ingin Sejahterakan Eks Napiter

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 15 Oktober 2021, 20:10 WIB
cara yang dilakukan Kadensus bukanlah menyentuh fisik, melainkan mengunakan...
ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

KPK Tidak Temukan 8 'Antek' Azis Syamsuddin di Internalnya

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Jumat 15 Oktober 2021, 19:56 WIB
KPK sudah mulai melakukan pencarian di dalam tubuhnya sejak lama untuk mencari pegawai lain yang ikut menerima suap seperti yang dilakukan...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Risma Marah dan Gaya Kepemimpinan Lokal

ika melihat cara Risma marah di Gorontalo, hal itu tidak terlalu pas dengan norma, etika, dan kebiasaan di masyarakat.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya