Jumat 12 Juni 2020, 05:35 WIB

Gugatan soal Karantina Wilayah Kabur

Rifaldi Putra Irianto | Politik dan Hukum
Gugatan soal Karantina Wilayah Kabur

MI/ADAM DWI
Dua jurnalis yang diwajibkan menggunakan masker dan sarung tangan meliput jalannya persidangan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

 

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan atas gugatan uji materi Pasal 55 ayat 1 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

Perkara yang teregistrasi dengan nomor 34/PUU-XVIII/2020 itu diajukan advokat Runik Erwanto dan Singgih Tomi Gumilang.

“Yang diinginkan oleh temanteman advokat dalam pemohon ini ialah terkait ketidakberanian pemerintah dalam menerapkan karantina wilayah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat 1 UU ini,” ucap kuasa hukum pemohon, Muhammad Sholeh, dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta, kemarin.

Hakim konstitusi Saldi Isra mempertanyakan ketersambungan kerugian konstitusional pemohon tentang karantina kesehatan dengan pasal yang diuji. Saldi menilai pasal yang dimohonkan untuk diuji tidak terkait dengan keterbatasan gerak pemohon.

“Kalau ini tidak diperbaiki, permohonan jadi kabur. Kenapa? Tidak ada ketersambungan antara dalil kerugian konstitusional yang dinyatakan di legal standing atau alas hukum untuk mengajukan permohonan dan pasal yang dimohonkan,” ujar Saldi.

Selain itu, terkait dengan keinginan pemohon hanya masyarakat miskin yang diberi bantuan, hakim Manahan Sitompul juga menuturkan dalam karantina wilayah, penutupan pergerakan manusia tidak berdasarkan kaya atau miskin.

Menurut Sholeh, Pasal 55 ayat 1 ada klausul yang secara lengkap berbunyi, ‘selama karantina wilayah kebutuhan hidup dasar orang dan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat’. Makna orang dalam hal ini, kata dia, bisa orang miskin, kaya, laki-laki, perempuan, tua, muda, semua kelas. Hal itu yang menjadi pijakan pemerintah bahwa karantina wilayah membebani keuangan negara sehingga tidak mungkin dilakukan.

Menurut UUD 1945 Pasal 34 ayat 1, ujarnya, disebutkan fakir miskin dan anak telantar dipelihara negara. Mestinya, menurut pemohon, kata ‘orang’ yang tertulis dalam Pasal 55 ayat 1 ialah orang miskin, bukan kelas menengah atau orang kaya. “Kalau dihitung semua kelas tentu negara tidak memiliki kemampuan untuk menghidupi banyak orang itu,” tutur Sholeh.

Oleh karenanya, ia menyebutkan kliennya meminta MK memberikan tafsir konstitusional bersyarat terhadap Pasal 55 ayat 1 UU Karantina Kesehatan. “Jadi sekali lagi, keinginan dasar dari pemohon dalam uji materiil pasal ini ialah bagaimana ada tafsir konstitusi dari MK supaya kata ‘orang’ dimaknai hanya orang miskin yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.”

Pada prinsipnya, imbuh dia, bila MK mengabulkan gugatan tersebut, ada pihak yang akan diuntungkan jika pemerintah menerapkan karantina wilayah. *Pemerintah pun tidak harus keluar uang banyak karena hanya akan menanggung hidup orang miskin. (Rif/Ant/P-3)

Baca Juga

MI/HO

Ribuan Warga Sumsel Ikuti Apel Akbar Sahabat Ganjar

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 22 Mei 2022, 08:55 WIB
Apel Akbar itu digagas oleh DPW Sumatra Selatan dan juga para simpatisan pendukung Ganjar Pranowo se-Sumatra...
MI/Susanto

Berkas Lengkap, Mantan Bupati Tabanan Ditahan di Polda Bali

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Minggu 22 Mei 2022, 07:08 WIB
Mantan Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti akan segera diadili dalam kasus dugaan suap pengurusan dana insentif daerah (DID) di Tabanan,...
dok.Ant

Pengamat: Kode Jokowi Soal 2024 di Rakernas Projo Mengarah ke Ganjar

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 22 Mei 2022, 00:25 WIB
DIREKTUR Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, turut menyampaikan analisinya mengenai sambutan Presiden Joko Widodo di...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya