Headline
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Kumpulan Berita DPR RI
SATUAN Polisi Pamong Praja (Satpol) PP bersama anggota DPRD Kota Tasikmalaya melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi tambang rakyat ilegal di Kelurahan Sukalaksana, Kecamatan Bungursari.
Tim tidak menutup aktivitas tambang karena bukan kewenangan mereka.
Anggota Komisi 2 DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi PDI Perjuangan, Kepler Sianturi mengatakan, sidak dilakukan karena adanya informasi bahwa aktivitas tambang rakyat di Sukalaksana masih berjalan.
Tim mengkhawatirkan kegiatan itu dapat menimbulkan bencana longsor, banjir dan merusak infrastruktur jalan.
"Kami bersama anggota Satpol PP mendapati aktivitas tambang rakyat itu menggunakan alat berat berupa ekskavator. Saat kami datang, sejumlah truk antre mengisi bahan tambang," paparnya, Rabu (28/1).
Dia menambahkan sidak dilakukan karena mendapat laporan dan keluhan dari masyarakat. Warga di Kecamatan Tawang, Cihideung, dan Bungursari mengelurkan rusaknya jalan.
"Warga juga mengeluh di musim kemarau, air tanah menyusut, jalan kering dan berdebu. Warga terakhir bisa terjadi bencana alam," tambah Kepler.
DPRD, lanjut dia, berkewajiban menyerap aspirasi dari warga berkaitan dengan adanya aktivitas tambang ilegal yang masih beroperasi. Pihaknya akan mengusulkan penutupan tambang ke pemerintah daerah.
"Kalau tidak ditutup akan merugikan masyarakat. Kami juga harus menegah terjadinya bencana banjir, longsor, dan banjir bandang," tandasnya.
Sementara, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Penyelamat Lingkungan Hidup Indonesia, Kawasan Laut Hutan dan Industri (LPLHI-KLHI) Tasikmalaya, Asep Solehudin mengungkapkan, ada lima titik aktivitas tambang rakyat iegal di Sukalaksana. Dampak ke depan bisa menyebabkan bencana banjir dan longsor.
"Aktivitas tambang rakyat di Bungursari pernah berhenti beberapa bulan, tetapi sekarang kembali beroperasi. Pengawasan dari pemerintah daerah kurang," tambahnya.
Anak usaha PT Pos Indonesia (Persero) itu mencatatkan capaian yang maksimal di aktivitas property leasing sepanjang dua bulan pertama tahun ini.
Kunjungan kerjanya ke wilayah bencana bukan sebagai komite tetapi sebagai orang yang peduli dengan warga yang terdampak bencana alam
Langkah cepat dan taktis ini diperlukan mengingat pentingnya penyelematan semua pihak terkait Bandung Zoo
Kebijakan itu merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat terkait upaya efisiensi penggunaan bahan bakar di tengah dampak konflik global.
Kedua kandidat itu ialah anggota DPR RI Daniel Mutaqien Syafiuddin dan anggota DPRD Jawa Barat Ahmad Hidayat, yang jug Ketua AMPI Jawa Barat.
Sang bocah, sehari-harinya memungut plastik dan sampah untuk menyambung kehidupannya.
Tekad itu diungkapkan KDM di depan Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa dan Wakil ketua DPRD Jabar Ono Surono.
Berkaitan dengan potensi terjadinya kemarau, Asep menegaskan, BPBD masih menunggu informasi lebih lanjut dari BMKG serta BPBD Provinsi Jawa Barat.
ATAS nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar), Gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan rasa duka mendalam atas wafatnya dokter muda karena tertular campak saat bertugas di Kabupaten Cianjur.
SISTEM kerja work from home (WFH) bagi kalangan aparatur sipil negara (ASN) sudah diterapkan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sejak dua bulan terakhir.
Megawati memberikan perhatian khusus agar kesejahteraan hewan tidak menjadi korban dari sengketa manajemen.
KEBIJAKAN Work From Home (WFH) yang telah diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) setiap Kamis telah berjalan efektif.
DIREKTORAT Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jawa Barat melaporkan adanya penurunan signifikan dalam jumlah kecelakaan lalu lintas selama periode arus mudik dan balik Lebaran 2026.
Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 15.30 WIB, dan hingga pukul 22.10 WIB petugas telah memasuki tahap pendinginan setelah api berhasil dikendalikan.
Dengan anggaran sebesar itu, tingkat kemantapan jalan ditargetkan bisa meningkat hingga 82%.
Dalam masa liburan Lebaran 2026 di Jawa Barat telah terjadi kontradiksi antara ledakan kunjungan wisatawan dengan kualitas pelayanan di lapanga
UPAYA pemberdayaan ekonomi perempuan kembali mendapat sorotan, kali ini melalui pendekatan yang tidak biasa dengan menggabungkan keterampilan kuliner dengan teknologi digital.
KDMP bukan sekadar unit usaha, melainkan instrumen negara untuk memastikan redistribusi kekayaan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved