Headline

Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.  

Antisipasi Bencana, Satpol PP dan Anggota DPRD Kota Tasikmalaya Datangi Tambang Ilegal

Kristiadi
28/1/2026 19:32
Antisipasi Bencana, Satpol PP dan Anggota DPRD Kota Tasikmalaya Datangi Tambang Ilegal
Aktivitas tambang ilegal di Kelurahan Sukalaksana, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya.(MI/KRISTIADI)

SATUAN Polisi Pamong Praja (Satpol) PP bersama anggota DPRD Kota Tasikmalaya melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi tambang rakyat ilegal di Kelurahan Sukalaksana, Kecamatan Bungursari.

Tim tidak menutup aktivitas tambang karena bukan kewenangan mereka.

Anggota Komisi 2 DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi PDI Perjuangan, Kepler Sianturi mengatakan, sidak dilakukan karena adanya informasi bahwa aktivitas tambang rakyat di Sukalaksana masih berjalan.

Tim mengkhawatirkan kegiatan itu dapat menimbulkan bencana longsor, banjir dan merusak infrastruktur jalan.

"Kami bersama anggota Satpol PP mendapati aktivitas tambang rakyat itu menggunakan alat berat berupa ekskavator. Saat kami datang, sejumlah truk antre mengisi bahan tambang," paparnya, Rabu (28/1).

Dia menambahkan sidak dilakukan karena mendapat laporan dan keluhan dari masyarakat. Warga di Kecamatan Tawang, Cihideung, dan Bungursari mengelurkan rusaknya jalan.

"Warga juga mengeluh di musim kemarau, air tanah menyusut, jalan kering dan berdebu. Warga terakhir bisa terjadi bencana alam," tambah Kepler.

DPRD, lanjut dia, berkewajiban menyerap aspirasi dari warga berkaitan dengan adanya aktivitas tambang ilegal yang masih beroperasi. Pihaknya akan mengusulkan penutupan tambang ke pemerintah daerah.

"Kalau tidak ditutup akan merugikan masyarakat. Kami juga harus menegah terjadinya bencana banjir, longsor, dan banjir bandang," tandasnya.

Sementara, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Penyelamat Lingkungan Hidup Indonesia, Kawasan Laut Hutan dan Industri (LPLHI-KLHI) Tasikmalaya, Asep Solehudin mengungkapkan, ada lima titik aktivitas tambang rakyat iegal di Sukalaksana. Dampak ke depan bisa menyebabkan bencana banjir dan longsor.

"Aktivitas tambang rakyat di Bungursari pernah berhenti beberapa bulan, tetapi sekarang kembali beroperasi. Pengawasan dari pemerintah daerah kurang," tambahnya.

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Sugeng
Berita Lainnya

Bisnis

Wisata
Kuliner