Pengungsi Korban Longsor Cisarua akan Direlokasi dari Posko

PENGUNGSI korban longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, diminta segera keluar posko pengungsian.

Para pengungsi diberikan sejumlah opsi, yakni tinggal sementara di rumah kerabat atau dipindahkan ke hunian sementara (huntara) yang akan disiapkan pemerintah.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menargetkan, dalam waktu satu hingga dua hari seluruh pengungsi sudah dapat dipindahkan.

Baca juga : BMKG Jabar Ingatkan Potensi Hujan di Lokasi Longsor Cisarua Bandung Barat

"Kami berikan opsi dalam waktu 1–2 hari ini masyarakat yang masih tinggal di tempat pengungsian dipindahkan, baik ke hunian sementara maupun diberikan dana tunggu hunian," kata Suharyanto, Rabu (28/1).

Saat ini, jumlah pengungsi tercatat sebanyak 564 jiwa dari 164 kepala keluarga (KK). Mereka tersebar di dua lokasi pengungsian, yakni 306 jiwa di Aula Desa Pasirlangu dan 258 jiwa di GOR Desa Pasirlangu.

Suharyanto menjelaskan, BNPB telah menyiapkan dana tunggu hunian sebesar Rp600 ribu per KK yang akan diberikan setiap bulan hingga rumah permanen selesai dibangun oleh pemerintah.

Baca juga : Cegah Longsor, Mentan Tata Ulang Lahan Hortikultura

"Dana ini bisa dimulai dari Januari. Apabila sampai Maret rumah masyarakat terdampak yang rusak atau hilang belum selesai dibangun, maka pemberian dana tunggu hunian akan diperpanjang," ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan opsi pembangunan hunian sementara bagi korban yang tidak memilih tinggal di rumah kerabat. Pemerintah daerah diminta menyiapkan lahan, sementara pembangunan huntara akan dilakukan oleh pemerintah pusat.

"Huntara sifatnya sementara, bisa memanfaatkan tanah fasilitas umum atau meminjam tanah masyarakat yang memungkinkan untuk dibangun. Huntara bisa dibangun dalam satu titik atau beberapa titik, tergantung kebutuhan masyarakat," jelasnya.

Untuk solusi jangka panjang, BNPB menargetkan relokasi bagi pengungsi yang rumahnya rusak ke lokasi yang lebih aman dengan anggaran sebesar Rp60 juta per rumah.

"Saat ini data sementara ada 48 rumah yang terdampak langsung dan harus dibangun kembali. Jumlah ini masih bisa bertambah sesuai perkembangan kondisi di lapangan," tuturnya.

Apabila relokasi dilakukan secara terpusat, pemerintah daerah diminta menyiapkan lahan yang layak dan aman berdasarkan hasil kajian Badan Geologi. BNPB berharap proses relokasi dapat segera direalisasikan.

"Pemkab harus menyiapkan lahannya, bisa tanah pemda, tanah masyarakat yang dibeli pemda, tanah Perhutani, atau tanah PTPN. Yang penting tanah negara dan nantinya dihibahkan kepada masyarakat terdampak," pungkasnya. (DG/E-4)