Angka PHK 2025 di Jabar Capai 18.815 Pekerja, Tertinggi di Indonesia

SEPANJANG tahun 2025, Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi tertinggi di Indonesia pada angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan diketahui, sebanyak 18.815 pekerja di Jabar terdampak PHK pada 2025. Angka PHK di Jabar jauh melampaui provinsi lain, Jawa Tengah berada di posisi kedua dengan 14.700 pekerja terkena PHK, disusul Bali sebanyak 10.376 orang dan secara nasional, total PHK di 2025 mencapai 88.519 orang .

PHK di Jabar terjadi hampir sepanjang tahun dengan sebaran yang relatif merata. Secara rinci, pada Januari tercatat 1.738 pekerja terdampak, Februari 3.973 orang, Maret 1.465 orang, April 1.490 orang, Mei 1.375 orang, Juni 1.544 orang, Juli 1.815 orang, Agustus 1.577 orang, September 2.050 orang, Oktober 1.032 orang, November 652 orang, dan Desember 104 orang. 

Menyikapi hal ini Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi menilai, persoalan ketenagakerjaan di wilayahnya tidak semata-mata disebabkan oleh jumlah angkatan kerja, melainkan berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia serta pola rekrutmen di perusahaan. Perusahaan yang beroperasi di Jabar tidak selalu merekrut tenaga kerja dari basis data angkatan kerja lokal. Bahkan, sejumlah posisi strategis justru diisi oleh tenaga kerja dari luar daerah.

Baca juga : Agama Dedi Mulyadi: Penjelasan Lengkap dan Fakta yang Perlu Diketahui

“Tenaga kerja yang masuk dari luar tuh faktornya apa-apa saja. Kadang-kadang kelas menengah atau manajer di perusahaan. Kalau manajer perusahaannya orang Garut, pasti orang Garut banyak dibawa. Tapi kalau manajer perusahaannya adalah orang luar Jabar, dia juga pasti bawa dari kampungnya,” ucapnya.

Menurut gubernur, tingginya angka PHK di Jabar tidak serta-merta mencerminkan ketidakmampuan angkatan kerja Jabar. Oleh karena itu, pemerintah daerah mengambil langkah konkret untuk memfokuskan kebijakan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Seperti program-program sekolah diploma tiga dibiayai, Jabar bikin sekolah kejuruan yang khusus spesifikasinya.

“Meski demikian, pembatasan rekrutmen tenaga kerja berdasarkan asal daerah tidak dimungkinkan karena bertentangan dengan aturan yang berlaku. Saya berharap, penguatan pendidikan vokasi dan kejuruan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk menekan angka PHK, sekaligus meningkatkan daya saing tenaga kerja Jabar di sektor industri,” sambungnya.

Baca juga : Dedi Mulyadi Bantah Gaji PPPK Jabar Belum Dibayar karena Kas Kosong

Tingginya angka PHK di jabar ternyata berbandung terbalik dengan realisasi onvestasi yang mencapai Rp296,8 triliun atau 109,9 persen di 2025. Capaian tersebut menempatkan Jabar sebagai daerah dengan capaian realisasi investasi terbesar nasional.

“Capaian tersebut merupakan hasil dari iklim investasi yang terus dijaga agar tetap kondusif, inklusif dan berkelanjutan. Ini adalah bukti bahwa kepercayaan dunia usaha, baik dari dalam maupun luar negeri, terhadap Jabar tetap terjaga. Pemerintah provinsi berkomitmen menciptakan kepastian, kemudahan dan rasa aman bagi investor,” bebernya.

Dari total realisasi tersebut lanjut gubernur, Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat mencapai Rp147,02 triliun, sementara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp149,8 triliun. Komposisi ini, menunjukkan kontribusi relatif seimbang antara investor domestik dan asing dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Keseimbangan antara PMA dan PMDN menjadi indikator penting bahwa pembangunan ekonomi Jabar tidak hanya bergantung pada modal asing, tetapi juga diperkuat oleh pelaku usaha nasional.  (H-3)