Headline
Menjaga Nalar di Perubahan Zaman

PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Zulhas Pernah Soroti ATR 42-500 PSDKP, Pesawat Tua
Korban Pertama Kecelakaan ATR 42-500 Berhasil Dievakuasi
KNKT: ATR Sewaan KKP Terbang Terkendali, namun Alami Hal Ini!
Pesawat ATR 42-500 Disebut Berangkat Sesuai Prosedur
Mesin Pesawat ATR 42-500 yang Jatuh Sempat Bermasalah

12 Ribu ASN Purwakarta belum Terima Gaji, Pengamat Menilai Ada Kelalaian

Reza Sunarya
08/1/2026 20:11
12 Ribu ASN Purwakarta belum Terima Gaji, Pengamat Menilai Ada Kelalaian
Aparatur sipil negara di jajaran Pemerintah Kabupaten Purwakarta.(MI/REZA SUNARYA)

SEBANYAK 12 ribu aparatur sipil negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten Purwakarta  belum menerima gaji pada Januari 2026. Mereka terdiri dari ASN, P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu.

Data dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemkab Purwakarta, menyebutkan jumlah ASN di Pemkab Purwakarta yang belum menerima gaji, terdiri dari 5.616 PNS, 2.268 P3K penuh waktu dan 4.407 P3K paruh waktu.

Sekretariat Daerah Pemkab Purwakarta, Sri Jaya Midan menyatakan keterlambatan gaji karena di awal tahun sistem berubah, sehingga ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang salah akun. Peristiwa tersebut bukan hanya terjadi di Kabupaten Purwakarta, tapi juga di sejumlah kabupaten dan kota di Jabar.

Baca juga : PNS Pemkab Purwakarta Mengeluh belum Terima Gaji Desember dan Januari

"Kondisi ini terjadi hampir setiap tahun. Kami masih berupaya perbaikan sistem," paparnya, Kamis (8/1).

Sri Jaya Midan menyebutkan, dari 8 OPD yang sebelumnya salah menginput data, Saat ini baru 2 OPD yang telah berhasil memperbaiki kesalahan data. Data segera diajukan untuk proses pencairan. Sementara itu, 6 OPD lainnya masih melakukan proses perbaikan input data.

Sementara itu pengamat kebijakan publik dari STAI Dr KH EZ Muttaqien Purwakarta, Srie Muldrianto, menilai keterlambatan pembayaran gaji, apa pun alasannya, merupakan bentuk kelalaian yang harus dipertanggungjawabkan.

Baca juga : Harga Kebutuhan Pokok Usai Natal dan Tahun Baru Masih Tinggi di Purwakarta, Minyakita Dijual di Atas HET

Menurutnya, tidak elok jika pemerintah daerah melempar kesalahan ke pemerintah pusat. Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten merupakan satu kesatuan sistem pemerintahan.

"Yang harus dilakukan adalah meminta maaf kepada pegawai, lalu berjanji dan membuktikan perbaikan sistem," tandasnya.

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Sugeng
Berita Lainnya
LOAD MORE

Bisnis
LOAD MORE

Wisata
LOAD MORE
Kuliner
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved