Headline
Pemda Ambil Alih Bayar BPJS Warga tidak Mampu

Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Kritisi BPK, Dedi Mulyadi Ingin APBD lebih Berdampak terhadap Kesejahteraan Warga

Bayu Anggoro
19/11/2025 18:30
Kritisi BPK, Dedi Mulyadi Ingin APBD lebih Berdampak terhadap Kesejahteraan Warga
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berbicara dalam diskusi Akselerasi dan Inovasi Jabar menuju Indonesia Emas 2045, di Bandung, Rabu (19/11).(MI/BAYU ANGGORO)

GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi mengkritisi paradigma Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam memeriksa penggunaan keuangan negara terutama APBD. Selama ini BPK terlalu mengedepankan aspek administrasi, sehingga kurang mempertimbangkan efektivitas penggunaan keuangan negara terhadap kesejahteraan masyarakat.

Hal ini disampaikan Dedi saat menghadiri diskusi Akselerasi dan Inovasi Jabar menuju Indonesia Emas 2045, di Bandung, Rabu (19/11).

"BPK masih melihat pemeriksaan berdasarkan administirasi, tidak melihat efek dari APBD, apa efeknya bagi peningkatakan kualitas kehidupan warga," katanya.

Baca juga : Musyawarah II Majelis Musyawarah Sunda Rumuskan Empat Agenda Strategis untuk KDM

Dia menilai, sejauh ini penggunaan APBD sering kali dianggap baik karena pelaporan administrasinya sudah dilakukan dengan baik. Padahal, belanja anggaran negara yang dihabiskan itu belum tentu berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat meski pelaporannya sudah dilakukan dengan benar.

"Jadi yang dilihat lebih pada bagaimana proses lelangnya, bagaimana SPJ-nya keluar," sesalnya.

KDM menilai kebiasaan pemerintah dalam mengatur APBD belum optimal. Selama ini banyak aparatur sipil negara (ASN) yang hanya mengulang program tahun sebelumnya untuk program tahun berikutnya.

Baca juga : Indonesia Terpilih Jadi Anggota Dewan Pemeriksa PBB 2026-2032

"Karakter ASN itu copy paste. Maka komponen APBD tahun lalu dimasukkan ke tahun sekarang," katanya.

Dengan begitu, tambah mantan Bupati Purwakarta itu, pendapatan daerah yang didapatkan tiap waktu tidak berdampak terhadap kehidupan masyarakat. APBD tidak meningkatkan produktivitas publik, karena belanjanya tidak berubah. APBD hanya untuk kegiatan rutin.

Dia berharap penggunaan APBD bisa dinilai baik jika dilihat dari efektivitasnya terutama dampak yang dirasakan masyarakat.

"Paradigma itu yang saya ubah. Bagaimana setiap belanja APBD itu harus punya dampak untuk kehidupan masyarakat. Setiap 1 rupiah yang dikeluarkan harus bermanfaat bagi masyarakat," katanya.

KDM memaparkan belanja APBD harus berdampak terhadap perbaikan kehidupan masyarakat, terutama pada aspek pendidikan, kesehatan, dan daya saing. "Setiap belanja APBD harus dihitung untuk investasi masa depan, yaitu SDM dan fiskal," katanya.

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Sugeng
Berita Lainnya
LOAD MORE

Bisnis
LOAD MORE

Wisata
LOAD MORE
Kuliner
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved