Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
TINDAK pidana korupsi perbankan dan keuangan di Jawa Barat tergolong tinggi. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengaku telah menangani 41 bank yang dicabut izin usaha di Jawa Barat.
"Sebanyak 37 di antaranya merupakan fraud di dalamnya. Ada berbagai bentuk pelanggaran dan penyimpangannya," ujar Direktur Grup Ligitasi LPS, Sigit Sumarlan, saat membuka Sosialisasi dan FGD Tugas, Fungsi, Wewenang LPS Kepada Jaksa Penyidik dan Penuntut Umum Wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, di Bandung, Rabu (26/2).
Dia menambahkan dari keseluruhan bank tersebut, terdapat 15 perkara perdata, dengan kedudukan LPS sebagai penggugat sebanyak 6 kali. Nilai perkaranya mencapai sekitar Rp94 miliar.
Sementara itu, dalam ranah pidana, LPS telah melaporkan 3 dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Jawa Barat. Total nilai kerugian sekitar Rp142 miliar.
Jumlah ini, menurut Sigit, menunjukkan betapa pentingnya koordinasi yang erat antara LPS dan Kejaksaan khususnya di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam menangani berbagai persoalan hukum di sektor perbankan. Kerja sama ini bisa terus diperkuat agar pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing lembaga semakin efektif.
Dia menambahkan, sebagai lembaga yang memiliki fungsi menjamin simpanan nasabah dan melakukan resolusi bank, LPS sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan hukum yang kompleks, termasuk di antaranya permasalahan hukum. Salah satu permasalahan hukum yang sering muncul adalah tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh pengurus atau pemegang saham bank yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Permasalahan tersebut tidak hanya merugikan bank itu sendiri tetapi juga mengusik dan dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.
"Sejak 2016, LPS telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan FGD dengan Kejaksaan. Ini untuk pertama kalinya, LPS telah memperluas cakupan kegiatan kepada jaksa penyidik dan penuntut umum untuk tindak pidana umum dan pidana khusus," paparnya.
Memprihatinkan
Pada kesempatan itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Katarina Endang Sarwestri mengakui kasus tindak pidana korupsi di sektor perbankan dan keuangan sudah memprihatinkan. Banyak bank yang seharusnya menyalurkan kredit ke masyarakat ternyata tidak sampai ke sasaran.
"Banyak kredit yang disalahgunakan, sehingga berakhir menjadi perkara tindak pidana korupsi. Ini membuat program pemerintah tidak sampai ke sasaran," jelasnya.
Dia mengakui FGD yang digelar LPS ini sangat penting bagi jaksa sebagai bekal untuk menangani perkara. Pasalnya, jaksa tidak bisa menguasai semua fungsi lembaga dan instusi.
"FGD seperti ini akan memberi wawasan yang sangat berarti bagi jaksa untuk menangani perkara korupsi atau perkara perbankan. Ini bisa mendorong jaksa membuat konstruksi hukum menjadi kuat dan penanganan perkara bisa baik," tandasnya.
Dia berharap, upaya LPS ini bisa memberi wawasan dan pemahaman kepada para jaksa, sehingga ke depan penanganan perkara perbankan, tindak pidana korupsi keuangan dan perbankan bisa lebih efektif dan efisien.
"Kita bersama berharap ke depan, tindak pidana perbankan dan keuangan bisa terus menurun, sehingga program pemerintah tepat sasaran," tegas Katrina.
Gelombang pasang terjadi sejak Senin (28/7). Ketinggian gelombang mencapai 3-4 meter.
Hasil pemeriksaan darah dari sapi milik peternak yang diambil sampelnya menunjukan adanya kurang kalsium dan energi.
DPRD tetap berkomitmen untuk mengawasi dan mendampingi penyelesaian persoalan ini secara objektif, profesional, dan menjunjung tinggi asas keadilan serta akuntabilitas publik.
Koperasi harus menjadi ujung tombak ekonomi kerakyatan, bukan lagi dianggap sebagai entitas ekonomi yang tertinggal
Direktorat Reserse Narkoba juga menyita obat keras tertentu sebanyak 5,7 juta butir dan psikotropika 2.580 butir.
Indonesia memiliki hutan mangrove terluas di dunia dan harus dijaga serta dilestarikan.
Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) menjadi bagian dari komitmen untuk menghadirkan pengalaman digital yang relevan dan memberdayakan bagi masyarakat
WILAYAH Kamchatka, Rusia, diguncang gempa besar pada Rabu (30/7).
Pemberian KIA merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan pengakuan identitas kepada anak sejak dini.
Di Indonesia, hanya 1% penduduk yang mampu menguasai 58% hak atas tanah.
Tim Pengabdian Universitas Siliwangi melakukan pelatihan digilokal di SMP Muhamadiyah, Pangandaran, Jawa Barat, Kamis (24/7).
Penyerahan pedoman akuntansi merupakan bentuk dukungan terhadap tata kelola kelembagaan yang profesional, sesuai standar pelaporan keuangan yang berlaku.
Peristiwa pencurian itu baru diketahui pada 21 Juli 2025, saat KPU Subang tengah mempersiapkan proses lelang logistik eks Pemilu.
Pemerintah Kota Bandung telah menjalankan berbagai kebijakan strategis dalam penanggulangan bencana
Program ini merupakan bagian dari upaya jemput bola untuk memudahkan masyarakat, khususnya pelajar, dalam mendapatkan identitas resmi.
Pembelajaran di ruang musala sudah berlangsung sejak tiga tahun terakhir. Mereka merupakan siswa kelas 2 dan 3.
Edukasi sejak dini mengenai pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) kepada anak-anak sekolah dasar sangat penting dilakukan.
Langkah ini penting untuk mencegah potensi bahaya seperti sengatan listrik, kebakaran, hingga pemadaman listrik yang dapat mengganggu kemeriahan perayaan di lingkungan sekitar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved