Berita Terbaru Kejaksaan Hari Ini

Roy Suryo Cs Keberatan Pelimpahan Berkas Perkara ke Kejaksaan

Refly mengaku baru dapat informasi bahwa saksi dan ahli meringankan itu dipanggil untuk diperiksa pada Selasa (20/1).

Polda Metro Limpahkan Berkas Perkara Roy Suryo Cs ke Kejaksaan

Mereka ialah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo, Ahli Digital Forensik Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dokter Tifauziah Tyassuma alias dokter Tifa.

KPK Sita Mobil Pemkab Toli Toli Usai Geledah Rumah Dinas Kajari Nonaktif HSU

KPK kini mendalami alasan keberadaan kendaraan dinas Pemkab Toli Toli di rumah Albertinus. Ada barang bukti lain yang juga disita penyidik.

 Gus Yazid Ditangkap Terkait Kasus TPPU Hasil Jual Beli Tanah BUMD Cilacap

KETUA Yayasan Silmi Kaffah Rancamulya KH Ahmad Yazid Basyaiban atau Gus Yazid ditangkap di kediamannya di Bekasi, Jawa Barat pada Selasa (23/12) pukul 22.30 WIB oleh penyidik gabungan Kejaksaan 

ICW Sorot OTT Jaksa di Banten, Reformasi Kejaksaan Dinilai Lemah

ICW menyoroti operasi tangkap tangan (OTT)  jaksa di Banten oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK.  Menurut ICW reformasi di tubuh Kejaksaan lemah.

KPK Benarkan Segel Rumah Kajari Kabupaten Bekasi Eddy Sumarman

Sebelumnya, pada 18 Desember 2025, KPK mengonfirmasi penangkapan Ade Kuswara bersama sembilan orang lainnya dalam OTT.

Kasus Pemerasan WN Korsel, Kejagung Buru Keterlibatan Atasan Oknum Jaksa di Banten

Kasus ini bermula dari perkara pencurian data atau pelanggaran UU ITE yang melibatkan WN Korea Selatan di Pengadilan Negeri Tangerang.

Songsong KUHP Baru, Seluruh Kepala Daerah di Babel Teken MoU Pidana Kerja Sosial

MoU ini merupakan instrumen krusial bagi pemerintah daerah dan penegak hukum untuk bersinergi sebelum KUHP baru resmi berlaku efektif di awal tahun 2026

Kejari dan Pemkab Sidoarjo Siap Terapkan Pidana Kerja Sosial, Alternatif Hukuman Kejahatan Ringan

Pidana kerja sosial bertujuan untuk menggantikan pidana penjara jangka pendek bagi kejahatan ringan,

Kejari Tunggu Izin Mendagri untuk Tahan Wakil Wali Kota dan Anggota DPRD

Kasus ini menyangkut unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Torehan Akhir Jabatan Kajari Bandung, Tetapkan Wakil Wali Kota dan Anggota DPRD Tersangka Korupsi

Irfan Wibowo yang menjabat sejak Juni 2024 ini memastikan penanganan kasus korupsi tersebut tidak akan terhenti.

Kejari Cianjur Selamatkan Kerugian Negara Rp5 Miliar Lebih

Penyelamatan kerugian negara tersebut diperoleh dari penanganan tiga perkara dugaan tindak pidana korupsi sepanjang tahun ini.

Kejati NTT Selamatkan Rp14,8 Miliar Keuangan Negara dari Korupsi Sepanjang 2025

Angka penyelamatan ini menegaskan komitmenKejati NTT untuk memastikan pembangunan daerah berjalan bersih dan transparan.

Kejaksaan Geledah Kantor PPKUKM Jakarta Timur, Pramono Anung: Saya Dukung Penuh

KEJAKSAAN Negeri Jakarta Timur melakukan penggeledahan di Kantor Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Jakarta Timur pada Senin (10/11).

Survei Indikator: Kejaksaan Tetap Teratas Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya Publik

Tingginya kepercayaan terhadap Kejaksaan Agung ini sebagai refleksi dari keberanian lembaga tersebut dalam menangani kasus-kasus korupsi skala besar.

ICW: Pemberantasan Korupsi Stagnan, Terlalu Fokus pada Penindakan

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pemberantasan korupsi di Indonesia masih stagnan karena terlalu berfokus pada penindakan.

Dua Mantan Kepala BPN Sumut Ditahan Imbas Jual Aset PTPN

Dugaan korupsi jual beli aset negara ini menyebabkan potensi kerugian keuangan negara yang kini masih dalam proses audit dan penghitungan oleh tim auditor independen.

Kepolisian Hingga Kejaksaan Diminta Berani Proses Hukum Mafia Tanah

Aparat penegak hukum lainnya agar menindak tegas para mafia tanah tanpa harus menunggu desakan publik.

ICW Catat Kerja Penegak Hukum Tangani Kasus Korupsi Turun pada 2024

Ada 888 orang ditetapkan sebagai tersangka oleh seluruh penegak hukum di Indonesia pada 2024. Dari 364 kasus yang diusut, negara diduga merugi Rp279,9 triliun.

RUU KUHAP Berpotensi Timbulkan Konflik Kepentingan

Masuknya TNI dalam ranah penyidikan hukum pidana umum dalan ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Pasal 20 Ayat (2) RKUHAP berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi militer. 

Isra Mikraj Menjawab Krisis Konten Media Sosial

Memberantas Kemiskinan Ekstrem hingga 0%

BRICS+ Adang Ancaman Trump-Netanyahu

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia