Berita Terbaru Kejaksaan Hari Ini

Dua Mantan Kepala BPN Sumut Ditahan Imbas Jual Aset PTPN

Dugaan korupsi jual beli aset negara ini menyebabkan potensi kerugian keuangan negara yang kini masih dalam proses audit dan penghitungan oleh tim auditor independen.

Kepolisian Hingga Kejaksaan Diminta Berani Proses Hukum Mafia Tanah

Aparat penegak hukum lainnya agar menindak tegas para mafia tanah tanpa harus menunggu desakan publik.

ICW Catat Kerja Penegak Hukum Tangani Kasus Korupsi Turun pada 2024

Ada 888 orang ditetapkan sebagai tersangka oleh seluruh penegak hukum di Indonesia pada 2024. Dari 364 kasus yang diusut, negara diduga merugi Rp279,9 triliun.

RUU KUHAP Berpotensi Timbulkan Konflik Kepentingan

Masuknya TNI dalam ranah penyidikan hukum pidana umum dalan ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Pasal 20 Ayat (2) RKUHAP berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi militer. 

Sahroni Desak Kejaksaan Tangkap dan Penjarakan Silfester Matutina

WAKIL Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendesak Kejaksaan segera mengeksekusi Silfester Matutina, yang telah divonis bersalah dalam kasus pencemaran nama baik.

Kejari Sukabumi dan Cianjur Gelar Pasar Murah, Bantu Stabilkan Harga dan Pasokan

Selain untuk menekan inflasi dan stabilisasi harga, pasar murah juga merupakan rangkaian kegiatan Hari Lahir ke-80 Kejaksaan.

Pengerahan Rantis TNI di Kejagung Dikhawatirkan Timbulkan Kesan Intimidatif

 pengerahan rantis TNI di kantor Kejaksaan Agung jangan sampai menimbulkan kekhawatiran adanya tindakan intimidatif.

Pemerintah Kabupaten Bekasi Gandeng Kejaksaan untuk Tingkatkan PAD

Berkat kolaborasi tersebut, Bapenda Kabupaten Bekasi sepanjang 2024 berhasil menagih pajak mencapai Rp83 miliar

MPR: Perpres Perlindungan Jaksa untuk Jamin Keamanan Korps Adhyaksa

Presiden Prabowo Subianto meneken Perpres Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pelindungan Negara terhadap Jaksa dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia.

Penempatan TNI di Kejaksaan Harus Sesuai Koridor Hukum dan Konstitusi

TNI tidak boleh masuk ke dalam substansi penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan, karena itu bukan tugas dan fungsinya.

Kejaksaan Dijaga TNI, Mahfud MD: Itu Tidak Normal

Keterlibatan TNI dalam pengamanan kejaksaan hanya dapat dilakukan dalam situasi tertentu. Bukan sebagai pengamanan yang bersifat rutin atau melekat setiap hari.

Polemik TNI Jaga Kantor Kejaksaan, Ini Respons Mantan JAM-Pidmil

Penempatan jumlah prajurit TNI bakal menyesuaikan kebutuhan masing-masing satuan kejati dan kejari.

DPR: Pengamanan Kejati dan Kejari oleh TNI Bentuk Kebutuhan

Ketua Komisi I DPR Utut Adianto merespons soal kebijakan pengamanan oleh prajurit TNI untuk Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari).

TNI Jaga Kantor Kejagung, Menteri Hukum : Saya Percaya Sinergitas Polri dan TNI

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas  menilai pengamanan kantor kejaksaan oleh TNI tidak akan mengganggu independensi  ataupun hubungan antarlembaga penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan

NasDem: Pengerahan TNI di Kejati dan Kejari Perlu Dikaji Kembali

Ia menekankan pentingnya menjaga nilai dan arah penegakan hukum di Indonesia dengan berdasarkan nilai-nilai konstitusi dan konstitusionalisme.

Presiden Prabowo Harus Turun Langsung Tengahi Pelibatan TNI di Kejaksaan

DIREKTUR Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menyebut Presiden Prabowo Subianto Harus turun langsung menangani polemik ihwal pelibatan TNI dalam pengamanaan kejaksaan.

Pengerahan TNI di Kejaksaan Dinilai Langgar Konstitusi

Indonesia Police Watch (IPW) menilai pengerahan pengamanan TNI di Institusi Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri melanggar konstitusi UUD 1945 dan TAP MPR VII/2000.

Masyarakat Sipil Desak Panglima TNI Batalkan Pengerahan Prajurit di Kejati dan Kejari

Koalisi masyarakat sipil mendesak Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk membatalkan pengerahan prajurit TNI di lingkungan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri 

Seminar Nasional Kajian Ilmu Kepolisian, Guru Besar FH Universitas Bhayangkara Soroti RKUHAP Versi Terbaru

Salah satu yang menjadi sorotan utamanya adalah peran kejaksaan yang sebelumnya dianggap dominan dalam perkara pidana (Dominus Litis).

Peneliti BRIN: Kejaksaan Harus Steril dari Kepentingan Politik

Kejaksaan harus transparan dalam proses penegakan hukum dan tidak terdapat intervensi hukum dari kekuasaan demi kepentingan politik.

Warisan Sejarah Indonesia di Kaledonia Baru

Virus Nipah

Kepemimpinan Algoritmik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia