Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
Meskipun telah menetapkan Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, dan Anggota DPRD Kota Bandung, Rendiana Awangga, sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan wewenang di Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tahun 2025, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung belum dapat melakukan penahanan.
Kepala Kejari Kota Bandung, Irfan Wibowo, menegaskan bahwa penundaan penahanan disebabkan oleh keharusan memenuhi prosedur perizinan dari pemerintah pusat.
“Kedua tersangka belum dilakukan penahanan mengingat perlu persetujuan Mendagri sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah,” jelas Irfan.
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Kota Bandung, Ridha Nurul Ikhsan, menambahkan bahwa proses penahanan masih menunggu prosedur perizinan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) karena kasus ini menyangkut unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh dua alat bukti sah dan meningkatkan status perkara menjadi penyidikan khusus.
Irfan Wibowo merinci modus operandi dugaan korupsi yang dilakukan kedua tokoh tersebut:
“Modus dugaan korupsi itu dilakukan dengan meminta paket pengadaan barang dan jasa serta paket pekerjaan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) yang kemudian diberikan kepada pihak-pihak terafiliasi untuk memperoleh keuntungan pribadi,” papar Irfan.
Kasus ini juga disinyalir terkait dengan isu jual beli jabatan di Pemkot Bandung, sebagaimana sempat diakui oleh Erwin saat menjalani pemeriksaan sebagai saksi beberapa pekan lalu.
Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Tipikor juncto UU 20/2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Secara subsidair, mereka juga dijerat Pasal 15 juncto Pasal 12 huruf e Undang-Undang Tipikor, dengan ancaman pidana maksimal di atas lima tahun penjara. (NV/P-5)
Parlemen Norwegia sepakat selidiki hubungan diplomat dan pejabat tinggi dengan Jeffrey Epstein. Nama mantan PM hingga Putri Mahkota terseret dalam skandal ini.
WACANA pemotongan gaji menteri dan DPR untuk merespons tekanan ekonomi global dinilai tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kondisi fiskal Indonesia, kata Agus Pambagio
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pelanggaran yang diatur dalam undang-undang sektoral seperti kehutanan, perbankan, atau lingkungan hidup tetap bisa dijerat UU Tipikor.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan harus dihapuskan karena bertentangan dengan nilai-nilai agama sekaligus menjadi ancaman
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap tersebut.
Penyitaan ini dilakukan sebagai langkah krusial untuk membedah keterlibatan korporasi yang terjerat dalam kasus perintangan penyidikan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved