Penerapan Dominus Litis di KUHAP Berpotensi Hadirkan Tumpang Tindih Kewenangan

ICJR Minta Revisi KUHAP Fokus Pada Pengawasan Antar Lembaga

Pembahasan Revisi KUHAP diminta jangan hanya berkutat pada narasi polarisasi tentang diferensiasi fungsional dan asas dominus litis.

Pakar: Asas Dominus Litis dalam RUU KUHAP Berpotensi Ganggu Fungsi Kepolisian

Sistem penegakan hukum di Indonesia saat ini menganut asas diferensiasi fungsional, aktor-aktor penegak hukum memiliki kemandirian masing-masing dan berposisi setara

Revisi KUHAP, Pengamat: Tugas Utama Jaksa Menuntut, bukan Penyidikan

Kejagung menyatakan revisi UU Kejaksaan diperlukan untuk membuat kejaksaan di Indonesia menjadi institusi yang kokoh.

Pakar Nilai Dominus Litis di RKUHAP Ciptakan Kewenangan Berlebihan

PAKAR hukum tata negara, Margarito Kamis menyebut penerapan asas dominus litis atau penguasa perkara pada RKUHAP berpotensi memonopoli kewenangan terhadap suatu lembaga

Revisi KUHAP, Akademisi Minta Penguatan Dominus Litis Kejaksaan

Pembaruan KUHAP harus berbasis pada prinsip keadilan dalam proses pidana.

Pakar Hukum: Asas Dominus Litis di RKUHAP Bisa Merusak Sistem Hukum di Indonesia

Pakar hukum menyebut bahwa asas dominus litis atau pengendali perkara dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) berpotensi merusak sistem hukum di Indonesia.

KPK Minta Ditjen Imigrasi Perpanjang Pencegahan Eks Menteri Agama Yaqut dan Gus Alex Kasus Kuota Haji

KPK meminta Ditjen Imigrasi memperpanjang penahanan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan eks Staf Khusus Isfan Abidal Aziz terkait dugaan korupsi pembagian kuota haji.

Gugatan KUHP-KUHAP terus Mengalir ke MK, Pasal Penghinaan Presiden hingga Kewenangan Penyidik Dipersoalkan

Pemohon menilai Pasal 218, 219, dan 220 KUHP membuka ruang kriminalisasi kebebasan berekspresi.

Perubahan Aturan Pidana Dorong Perlindungan Korban Anak dan Perempuan

KUHAP baru tidak lagi memandang korban sekadar ‘sumber keterangan’, melainkan subjek yang haknya harus dilindungi sejak laporan pertama

Pemerintah Perkuat Kepatuhan Korporasi Pasca Berlaku KUHP-KUHAP Nasional

Pembaruan KUHP secara tegas menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana, sehingga risiko hukum tidak lagi dapat dipandang semata dari perspektif perdata.

Wamenkum: KUHAP Dibuat untuk Lindungi HAM dari Kesewenang-wenangan Aparat

KUHAP mengandung banyak antinomi, yakni dua keadaan yang saling bertentangan tetapi tidak boleh saling menegasikan. Justru, kata Eddy, antinomi inilah yang membuat hukum menjadi istimewa.

Keadilan Restoratif Diperkuat di KUHP-KUHAP, Pakar Ingatkan Risiko Penyimpangan Prinsip

Peneliti LeIP Arsil menekankan bahwa keadilan restoratif tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem pemidanaan, melainkan melengkapinya.

Menulis: Fondasi Pendidikan

Memaknai Pentingnya Tes Kemampuan Akademik

Manusia Rohani

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia