Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PUSAT Pelatihan dan Pengembangan Pemetaan Kompetensi ASN, Lembaga Administrasi Negara (PKASN LAN) menggelar Diseminasi Hasil Analisis Kebijakan Tahun 2024, Senin (25/11).
Mengangkat tema “Prospek Reformasi Birokrasi di Kabinet Merah Putih melalui Peningkatan Manajemen Talenta, Digitalisasi Administrasi Pemerintahan dan Kapasitas Pemerintahan Desa”, kegiatan digelar di Gedung GSG Puslatbang PKASN LAN.
Acara ini dibuka oleh Pelaksana Tugas Kepala LAN RI Muhammad Taufiq, yang sekaligus menjadi keynote speaker. Narasumber lainnya ialah Sekda Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, Direktur Pengawasan dan Pengendalian II Badan Kepegawaian Negara Respanti Yuwono, Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen Aparatur Sipil LAN RI Agus Sudrajat, serta Direktur Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa, Data, dan Evaluasi Perkembangan Desa Kemendagri, Mohammad Noval.
Pada acara ini, manajemen talenta menjadi sorotan utamanya. Manajemen talenta merupakan proses rekrutmen, identifikasi, pengembangan, pemeliharaan, dan penempatan pegawai secara profesional sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi. Tujuannya untuk menjalankan strategi dan mengambil langkah strategis yang dibutuhkan instansi.
Perencanaan kepegawaian melalui manajemen talenta dilakukan melalui pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan bakat secara konsisten. Oleh sebab itu, Manajemen Talenta (MT) bagi ASN sudah harus diimplementasikan baik di pusat maupun di daerah.
“MT ini memang salah satu fokus dalam diseminasi ini. MT ini sangat penting untuk pengelolaan manajemen SDM. Prinsinya dengan MT ini, bertujuan agar talenta-talenta ASN ke depannya itu betul-betul akan diisi oleh orang yang bertalenta,” ungkap Kepala Puslatbang PKASN LAN, Riyadi.
Dia menambahkan dengan MT karier ASN lebih terbuka, kepangkatannya relatif lebih fleksibel, dan mereka yang menduduki jabatan tertentu adalah yang memiliki talenta yang bagus, dengan usia lebih muda.
“Dengan MT ini juga, setiap ASN bisa ditempatkan atau mengajukan ditempatkan dimana saja. Sesuai dengan kebutuhan instansi atau Lembaga bersangkutan,” tegasnya.
Selain itu, tambah Riyadi, dengan MT ini juga bisa meminimalkan politisasi birokrasi. Biasanya, menjelang pilkada, politisasi birokrasi ini sangat kuat, apalagi di daerah. Dengan MT ini bisa meminimalkan politisasi birokrasi.
Lebih terarah
Disinggung dengan MT ini ASN akan bertumpuk di daerah kota, menurut Riyadi hal ini belum tentu terjadi. Pasalnya, dalam sistem MT kinerja ASN akan dilihat dari 9 boks manajemen talenta. Sembilan boks ini juga menjadi data base kinerja ASN.
“Kinerja inilah yang akan menjadi penilaian ASN, baik itu saat penempatan atau saat pengajuan alih tugas. Jadi tidak serta merta ASN bisa pindah ke satu Lembaga atau ASN dengan seenaknya. Namun dengan sistem ini semua lebih terarah, dan penempatan ASN lebih profesional sesuai dengan kebutuhan instansi bersangkutan,” jelasnya.
Selain ada 9 boks, lanjut dia, dengan sistem MT ini, nanti ada komite khusus yang akan melakukan asesmen atau penilaian kinerja ASN. Komite ini semacam Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Yang menjadi leading sector ialah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).
Riyadi berharap, MT ini segera dilaksanakan secara menyeluruh di setiap organisasi pemerintahan. Sebenarnya, MT ini sudah dilaksanakan beberapa tahun ke belakang, namun belum menyeluruh dilaksanakan.
“Sudah ada beberapa pemerintah provinsi dan pemerintah daerah yang sudah menjalankan sistem MT ini, salah satunya Jawa Barat. Bagi daerah atau instansi pemerintah yang akan menerapkan sistem MT maka biasanya ada pelatihannya dulu,” tegasnya.
Terkait kegiatan diseminasi, menurut Riyadi, sedikitnya diseminasi ini dilaksanakan satu tahun satu kali. Disemnasi ini berdasarkan kajian-kajian yang dilakukan oleh Puslatbang PKASN LAN.
“Pesertanya dari seluruh Indonesia. Rata-rata mereka perwakilan dari BKD atau BPSDM. Jumlah pesertanya sekitar 400 orang,” tandasnya.
Melalui kesepahaman ini kedua pihak akan menjalankan kolaborasi strategis untuk mengoptimalkan peluang bisnis properti yang masih terbuka luas di berbagai daerah di Indonesia.
PEMERINTAH melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mendorong perkembangan e-sport di Tanah Air.
Pemberian beasiswa ini merupakan bagian dari program strategis yang diselenggarakan oleh Aperti BUMN.
Kebijakan itu berdampak kepada SMA Pasundan Tasikmalaya yang baru menerima enam calon siswa baru.
Kegiatan ini merupakan bagian dari Kontes Robot Indonesia (KRI) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemdiktisaintek RI).
DPD PDI Perjuangan Jawa Barat mengambil langkah tegas dengam memecat Yudiansyah dari jabatannya
Sepekan menjelang masa pembelajaran dimulai, SMK Bina Budi hanya mendapat 7 siswa baru, sedangkan SMK Farmasi 13 Siswa.
Tidak hanya PKL, penertiban juga menyasar parkir liar, baik yang di kiri maupun kanan jalan masuk ke lokasi wisata Batik Trusmi.
Selama Januari-Juni terdapat 131 kejadian bencana. Mayoritas merupakan bencana hidrometeorologi karena dampak curah hujan.
Pencarian korban dilakukan sejak Sabtu (5/7). Saat itu, dia tengah bermain air di kawasan Pengkolan Mala, Desa Mancagahar, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Garut.
Sosialisasi dan pendataan merupakan tindak lanjut dari surat perintah Wali Kota Bandung.
PENJUALAN seragam sekolah menjelang tahun ajaran baru di Pasar Induk Cianjur, Jawa Barat, cenderung lesu.
KENDATI kalender menunjukkan Indonesia seharusnya telah memasuki awal musim kemarau, namun warga Kota Bandung dan sekitarnya belum bisa benar-benar bernafas lega.
KASUS demam berdarah dengue (DBD) di Kota Tasikmalaya, masih mengalami peningkatan.
Ekspor perdana ini juga menghidupkan kembali warisan budaya yang telah mengalir sejak 1890.
PERTANDINGAN pembuka Piala Presiden 2025 mempertemukan Persib Bandung melawan klub kuat asal Thailand, Port FC, yang digelar di Stadion Si Jalak Harupat (SJH), pada Minggu (6/7).
Pernyataan pejabat negara itu berdampak meluas hingga pada akhirnya merugikan para petani pembudidaya ikan di keramba jaring apung (KJA).
Pihaknya mengintensifkan razia hingga tingkat polsek untuk mencegah peredaran miras ilegal
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved