Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
WAKIL Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko, menerangkan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan mengkaji penambahan jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 dengan Lembaga Administrasi Nasional (LAN).
“Tentu saja Beliau (Prabowo) akan mengkaji bagaimana penyiapan transisinya jika memang ada, jika memang diperlukan, dan gentu saja akan menggandeng (LAN),” papar Budiman, Minggu (12/5).
Budiman juga menuturkan rencananya akan menambahkan fungsional kementerian dalam situasi transformasi digital di masa kini.
Baca juga : Kementerian tidak Bisa Bertambah, Pembentukan Badan Baru jadi Alternatif
Ia mencontohkan kementerian Kominfo bisa ditambahkan dengan artificial intelligence (AI) atau kementerian kecerdasan buatan.
Namun, kata Budiman, perihal utak-atik kursi menteri ini pada akhir keputusannya ada di tangan Prabowo.
“Soal berikutnya apa nanti kita belum tahu, pak Prabowo yang tahu. Tapi kira-kira itu logikanya,” tuturnya.
Baca juga : Wacana 34 Jadi 40 Kementerian di Era Prabowo-Gibran akan Sangat Berpengaruh terhadap Anggaran
“Penambahan, pengurangan, pemindahan, itu prerogatif pak presiden terpilih yang tentu saja akan dikonsultasikan dengab wapresnya, dan secara kelembagaan, proses transisi birokrasinya akan dikonsultasikan dengan lembaga terkait,” tandas Budiman.
Wacana penambahan jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 pada era pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, mengemuka.
Pakar Kebijakan Universitas Indonesia Lina Miftahul Jannah menyebut wacana tersebut akan berpengaruh besar terhadap anggaran negara.
Pasalnya, kata Lina, Indonesia saat ini tengah fokus membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) yang membutuhkan anggaran negara cukup besar.
“Dari sisi anggaran pasti besar, ini kan negara kita dalam kondisi IKN, jadi apakah dulu sudah direncanakan? Saya pikir ide 40 kementerian Prabowo berbeda dengan zaman Jokowi pada saat 34,” ungkap Lina, Selasa (7/5). (Z-3)
Apakah teror itu terkait dengan penguasa? Apa pula yang seharusnya dilakukan pemerintah agar pers dan rakyat punya jaminan keamanan dan kebebasan?
Presiden Prabowo Gunakan Hak Pilih di Pilkada 2024
Presiden Terpilih, Prabowo Subianto Sapa Masyarakat
Bagaimana dengan kepentingan rakyat yang punya suara berbeda? Siapa saja yang bakal menduduki kursi-kursi menteri atau badan-badan negara yang kian gemuk itu?
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penaikan anggaran dalam rangka meningkatkan gaji guru yang berstatus aparatur sipil negara (ASN), PPPK, dan non-ASN.
Didit Hediprasetyo mengambil inspirasi dari beskap Raden Saleh untuk seragam defile itu.
Manajemen talenta merupakan proses rekrutmen, identifikasi, pengembangan, pemeliharaan, dan penempatan pegawai secara profesional sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi.
Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufik menyebut pengembangan talenta menjadi kunci dalam membangun daya saing
Peluncuran GovTech Indonesia merupakan tahap awal dari keterpaduan layanan digital nasional yang harus terus diperbaiki dan dilanjutkan secara bertahap.
Penggunaan AI dalam pelayanan publik memungkinkan lahirnya kebijakan yang lebih inovatif, memperoleh pemahaman mengenai infrastruktur kota pintar, serta pelayanan publik yang lebih baik.
WACANA penambahan jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 pada era pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, mengemuka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved