Wacana 34 Jadi 40 Kementerian di Era Prabowo-Gibran akan Sangat Berpengaruh terhadap Anggaran

WACANA penambahan jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 pada era pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, mengemuka. Pakar Kebijakan Universitas Indonesia Lina Miftahul Jannah menyebut wacana tersebut akan berpengaruh besar terhadap anggaran negara.

Pasalnya, kata Lina, Indonesia saat ini tengah fokus membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) yang membutuhkan anggaran negara cukup besar.

“Dari sisi anggaran pasti besar, ini kan negara kita dalam kondisi IKN, jadi apakah dulu sudah direncakanan? Saya pikir ide 40 kementerian Prabowo berbeda dengan zaman Jokowi pada saat 34,” ungkap Lina, Selasa (7/5).

Baca juga : Prabowo Serius Wadahi Masukan dari Sesepuh

“Jadi sangat berpengaruh kepada anggaran,” tambahnya.

Lina membeberkan sejatinya wacana penggemukan menteri acapkali mengemuka usai Pilpres digelar. Ia mencontohkan pada masa Jokowi awal memimpin, Jokowi melibatkan lembaga Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk menggodok wacana tersebut.

“Artinya kalau yang dulu berbasis data, pemerintah yang sekarang rencana 40 menteri ya harus berbasis data,” tegas Lina.

Baca juga : Program Makan Siang Gratis Masuk RKP 2025, Dikaji Bappenas

Lina mengingatkan penambahan kursi menteri baru jangan sampai hanya jadi ajang bagi-bagi untuk kelompok-kelompok yang mendukung Prabowo sebagai presiden.

Lina menuturkan sejatinya penambahan kursi menteri sah-sah saja tetapi bukan ditujukan untuk bagi-bagi jabatan. penggemukan kursi harus dilakukan untuk menciptakan hal yang produktif, misalnya mencari tahu prioritas negara sehingga kementerian harus dipecah.

“Jadi, melebur, menambah, mengkombinasikan kementerian itu sebenernya hak prerogatif hak presiden tetapi ada baiknya buka tujuan politik lainnya,” ucapnya.

“Melebur, menghapus itu kan pasti besar energy, jadi kita tidak bisa langsung cepat melakukan perubahan-perubahan itu,” tandas Lina. (Ykb/Z-7)