Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
WACANA penambahan jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 pada era pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, mengemuka. Pakar Kebijakan Universitas Indonesia Lina Miftahul Jannah menyebut wacana tersebut akan berpengaruh besar terhadap anggaran negara.
Pasalnya, kata Lina, Indonesia saat ini tengah fokus membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) yang membutuhkan anggaran negara cukup besar.
“Dari sisi anggaran pasti besar, ini kan negara kita dalam kondisi IKN, jadi apakah dulu sudah direncakanan? Saya pikir ide 40 kementerian Prabowo berbeda dengan zaman Jokowi pada saat 34,” ungkap Lina, Selasa (7/5).
Baca juga : Prabowo Serius Wadahi Masukan dari Sesepuh
“Jadi sangat berpengaruh kepada anggaran,” tambahnya.
Lina membeberkan sejatinya wacana penggemukan menteri acapkali mengemuka usai Pilpres digelar. Ia mencontohkan pada masa Jokowi awal memimpin, Jokowi melibatkan lembaga Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk menggodok wacana tersebut.
“Artinya kalau yang dulu berbasis data, pemerintah yang sekarang rencana 40 menteri ya harus berbasis data,” tegas Lina.
Baca juga : Program Makan Siang Gratis Masuk RKP 2025, Dikaji Bappenas
Lina mengingatkan penambahan kursi menteri baru jangan sampai hanya jadi ajang bagi-bagi untuk kelompok-kelompok yang mendukung Prabowo sebagai presiden.
Lina menuturkan sejatinya penambahan kursi menteri sah-sah saja tetapi bukan ditujukan untuk bagi-bagi jabatan. penggemukan kursi harus dilakukan untuk menciptakan hal yang produktif, misalnya mencari tahu prioritas negara sehingga kementerian harus dipecah.
“Jadi, melebur, menambah, mengkombinasikan kementerian itu sebenernya hak prerogatif hak presiden tetapi ada baiknya buka tujuan politik lainnya,” ucapnya.
“Melebur, menghapus itu kan pasti besar energy, jadi kita tidak bisa langsung cepat melakukan perubahan-perubahan itu,” tandas Lina. (Ykb/Z-7)
Permintaan pergudangan di Banjarmasin mengalami lonjakan signifikan sepanjang 2025, seiring dengan transformasi kawasan industri
Selain inovasi tersebut, proyek ini juga menerapkan konsep Bangunan Gedung Cerdas dan Bangunan Gedung Hijau yang mampu menghemat energi secara signifikan.
REI tegaskan properti sebagai pengungkit ekonomi nasional lewat pendekatan Propertinomic, dimulai dari Kalimantan Timur, jantung Ibu Kota Negara (IKN).
ANGGOTA Komisi II DPR RI Ahmad Irawan memprotes langkah pemerintah yang menunda pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) optimistis anggaran yang dialokasikan untuk IKN bisa segera cair.
Pemangkasan anggaran itu ditujukan untuk perjalanan dinas, kajian-kajian, seminar, hingga focus group discussion (FGD).
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengalokasikan anggaran senilai Rp20 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Takalar.
Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
KOMISI III DPR RI menyetujui pagu indikatif anggaran Polri Tahun 2026 sebesar Rp109,6 triliun dalam rapat kerja bersama DPR yang digelar pada Senin (7/7).
Kader Dasawisma telah bekerja secara nyata sebagai pasukan terdepan dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PEMERINTAH Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menggulirkan bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) untuk 227 unit dengan anggaran total Rp3,405 miliar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved