Headline
Patungan Zaman Now untuk Hunian Layak

Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.

Fokus
Trump Bikin Pasar Global Jadi Panas

Sejumlah negara berhasil capai kesepakatan baru

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Hati-Hati Sikapi Tawaran Investasi Microsoft
Hiperkolesterol Bisa Perparah Gejala Menopause
UU Pemilu Lahirkan Penyelenggara yang Lemah
Kolaborasi Pesan Kemanusiaan dan AI Berbuah Apresiasi
Ini Ciri-Ciri Ibu Hamil yang Mengalami Gangguan Kesehatan Mental

Mahasiswa Majalengka dan Cirebon Turun ke Jalan, Protes DPR RI

Nurul Hidayah
22/8/2024 19:12
Mahasiswa Majalengka dan Cirebon Turun ke Jalan, Protes DPR RI
Mahasiswa di sejumlah daerah menggelar unjuk rasa memprotes sikap penentangan DPR RI terhadap Keputusan MK.(MI/SUGENG)

RATUSAN mahasiswa di Kabupaten Majalengka memenuhi ruas jalan utama. Unjuk rasa jua berlangsung di Kota Cirebon dengan memblokade ruas pantura.

Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Majalengka menutup akses
Jalan Utama KHM Abdul Halim, yang merupakan ruas jalan protokol. Mereka
pun menggelar orasi yang meminta DPR RI menghormati putusan MK terkait dan tidak melakukan revisi Undang-Undang Pilkada 2024.

"Langkah DPR yang terus memaksakan pembahasan revisi UU Pilkada meskipun sudah jelas bertentangan dengan putusan MK adalah bentuk pelecehan terhadap hukum dan demokrasi di Indonesia," tutur Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Majalengka, Rizfan Alauzi Hidayatusidqi, Kamis (22/8).

Baca juga : Tolak Revisi UU Penyiaran, Aliansi Jurnalis Gelar Aksi di Depan DPR RI

Menurut dia, ada dua poin krusial dalam revisi ini yang secara
terang-terangan tidak merujuk pada putusan MK. Pertama terkait  
perubahan syarat ambang batas pencalonan pilkada dari jalur partai hanya berlaku untuk partai yang tidak punya kursi di DPRD. Padahal, putusan MK telah menghapus syarat tersebut.

Sementara yang kedua  mengenai batas usia minimal calon gubernur dan
wakil gubernur yang justru mengacu pada putusan Mahkamah Agung (MA) dan
bukan MK, sehingga menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum.

"Pembahasan hingga pengesahan RUU Pilkada dilakukan dalam waktu kurang
dari tujuh jam. Interupsi dari fraksi yang menolak pun tidak dihiraukan
oleh badan legeslatif," tuturnya.

Baca juga : Gelar Aksi, HMI Subang Kritisi Kinerja Penjabat Bupati

Untuk itu mereka menuntut DPR mengakomodasi seluruh putusan MK dan
berhenti merusak sistem demokrasi yang telah dibangun dengan susah
payah.

Sementara itu aksi yang sama juga berlansgung di Kota Cirebon. Aksi demo dilakukan dengan menutup ruas jalur pantura, tepatnya di jalan Pemuda, Kota Cirebon. Massa menuntut DPR RI menghormati dan mematuhi putusan MK.

 

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Sugeng
Berita Lainnya
LOAD MORE

Bisnis
LOAD MORE

Wisata
LOAD MORE
Kuliner
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved