Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
EMPAT tempat pemungutan suara (TPS) di Kota Cimahi harus melaksanakan
pemungutan suara ulang (PSU). Namun, penyelenggara pemilu belum menentukan jadwal PSU tersebut.
Ketua Bawaslu Kota Cimahi, Fathir Rizkia Latif mengungkapkan, awalnya
Bawaslu menerima sembilan laporan kegiatan pemungutan suara bermasalah.
Namun setelah ditelusuri, ternyata hanya empat TPS yang bermasalah dan
harus dilakukan PSU.
"Setelah diidentifikasi, ternyata hanya 4 TPS yang kemudian kita proses
bersama dengan KPU," kata Fathir, Minggu (18/2).
Baca juga : 390 Polisi dan TNI Amankan Pemilihan Suara Ulang di Jawa Tengah
Ia menyebutkan, empat TPS yang harus melakukan PSU antara lain TPS 5, 6 dan 7 di Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan. Pemungutan suara di ketiga TPS itu harus ditunda karena surat suara Pileg DPRD Kota Cimahi tertukar.
Satu lokasi lainnya adalah TPS 60 di Keluhan Melong karena surat suara
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) tidak ada dalam kotak suara.
"Kami mendorong KPU agar mempersiapkan administrasi, logistik dan yang
paling penting tetap menjaga partisipasi masyarakat agar bersedia hadir di PSU," ujarnya.
Baca juga : 4 TPS yang Gelar Pemungutan Suara Ulang Dijaga Ketat
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi, Anzhar Ishal Afryand
mengungkapkan, empat TPS yang harus dilaksanakan PSU berada di satu
kelurahan yang sama.
"TPS 5, 6, 7 dan 60, semuanya di Kelurahan Utama. Sejauh ini, kalau TPS 5, 6, 7 sempat terhenti karena ada surat suara yang tercampur dari dapil 1 ke dapil 4," ungkap Anzhar.
Pihaknya belum menentukan jadwal pelaksanaan PSU Pemilu 2024 di empat TPS tersebut, namun dipastikan tidak akan lebih dari 10 hari.
Baca juga : Puluhan TPS di Jawa Tengah Lakukan Pemungutan Suara Ulang
Pihak KPU masih melakukan persiapan, terutama untuk kebutuhan logistik.
Berdasarkan hasil identifikasi, pihaknya harus menyediakan 1.030 lembar
surat suara untuk jenis surat suara dari mulai PPWP, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota.
"Kalau kebutuhan surat suara PSU ada 1.000 baik PPWP, DPRD sampai
kota/kabupaten. Kebutuhan kita kurang lebih 1.030. Sedang dikoordinasikan dengan provinsi terkait pemenuhan logistiknya karena kalau butuh 1.030, artinya kurang 30 lembar," jelasnya.
Baca juga : KPU Riau Agendakan PSU Ulang 16 TPS pada Akhir Pekan ini
TIM gabungan menertibkan bangunan liar yang berdiri di sepanjang bantaran Sungai Citarum khususnya di wilayah RT 01/09 Desa Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Rabu (11/2).
Untuk update terbarunya, di hulu Sungai Cileungsi pada pukul 19.20 WIB TMA berada diketinggian 410 sentimeter yang memiliki batas normalnya 100 sentimeter.
Proses eksekusi terhadap aset seluas 493 meter persegi tersebut berlangsung kondusif
Penanman jagung dilaksanakan bekerja sama dengan PT Nusa Farm Indonesia
Ada perbedaan penanganan dugaan korupsi rumah dinas DPRD Kota Banjar dan Kabupaten Indramayu.
Tidak boleh ada warga masyarakat yang tidak mampu, yang tidak dibantu, yang tidak di-backup oleh Pemda
Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari berbagai perguruan tinggi dan institusi, dengan partisipasi mahasiswa dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Zimbabwe, Somalia, dan Aljazair.
Tahun ini, The Papandayan kembali mengajak masyarakat Bandung menikmati kehangatan tersebut melalui Pasar Ramadan di Pago Restaurant
Imlek adalah tentang kebersamaan, tentang duduk satu meja dengan orang-orang terkasih, menikmati hidangan istimewa, dan menciptakan kenangan yang berarti.
SATUAN Lalu Lintas Polresta Cirebon melakukan pendataan dan pengecekan kondisi jalan di wilayah hukum mereka.
HARGA sejumlah komoditas pangan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, merangkak naik mendekati Ramadan 1447 Hijriah.
KEINDAHAN alam Jawa Barat mampu mengundang wisatawan dalam dan luar negeri untuk datang.
Nasabah tidak perlu ramai-ramai datang ke BPR Bank Cirebon. Mereka diminta untuk menyiapkan dokumen persyaratan
Ramp check kendaraan angkutan umum dan barang dipusatkan di kawasan Terminal Pasirhayam, Selasa (10/2). Tim juga melakukan tes urine serta memeriksa kondisi kesehatan para pengemudi.
TPST Utama ditargetkan bisa mengolah sampah 10-15 ton setiap harinya dengan sistem teknologi Refuse Derived Fuel (RDF).
Farhan melarang rumah sakit menolak pasien, khususnya dalam masa transisi penataan kepesertaan jaminan kesehatan.
Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah provinsi dalam memperkuat perlindungan hingga meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Cianjur, Jawa Barat, mengeklaim sudah mengambil alih pembiayaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang dinonaktifkan pemerintah pusat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved