Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 390 anggota kepolisian dan TNI akan diturunkan untuk mengamankan jalannya pemilihan suara umum (PSU) yang akan dilakukan di 26 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 23 daerah di Jawa Tengah, Minggu (18/2).
"Disiapkan 260 polisi dan 130 anggota TNI untuk melakukan pengamanan dan pengawasan pelaksanaan pemungutan suara ulang di 26 TPS di 13 daerah," kata Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah Kombes Satake Bayu Setianto, Sabtu (17/2).
Setiap TPS, kata Satake, akan dijaga 15 anggota Polri dan TNI di ring dua. Sedangkan di ring satu akan dilakukan penjagaan oleh petugas TPS. Sementara di ring tiga akan ditangani Babinsa dan Babinkamtibmas.
Baca juga : Puluhan TPS di Jawa Tengah Lakukan Pemungutan Suara Ulang
Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), 26 TPS akan menggelar PSU yakni Kabupaten Purworejo (1), Boyolali (4), Kebumen (1), Jepara (1), Pemalang (4), Magelang (4), Rembang (4), Kota Tegal (1) Kabupaten Tegal (1), Purbalingga (1), Wonosobo (2), Sragen (1), dan Sukoharjo (1).
Selain itu, sebanyak 228 anggota kepolisian dan 114 anggota TNI juga akan kembali diturunkan pada Minggu (24/2) untuk mengamankan pelaksanaan pemungutan suara susulan (PSS) di 114 TPS di Kabupaten Demak yang tertunda pelaksanaan pemungutan suara akibat banjir.
Sebelumnya Koordinator Divisi Humas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah Sosiawan mengatakan telah merekomendasikan PSU di 13 daerah di Jawa Tengah, karena adanya beberapa pelanggaran pada Rabu (14/2).
Baca juga : Wakapolda: Pencoblosan di Jakarta Barat Lancar meski Beberapa TPS Banjir
Beberapa pelanggan ditemukan, ungkap Sosiawan, seperti terdapat beberapa pemilih dari luar kota datang ke TPS yang tidak sesuai untuk memaksa dilayani menggunakan hak pilihnya, meskipun belum masuk dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) namun tetap dilayani, diberikan kartu.
Selain itu terdapat kesalahan teknis juga terjadi, ungkap Sosiawan, yakni orang dengan KTP dari luar provinsi memaksakan mencoblos di satu TPS, lalu mendapat lima kartu suara meskipun dia bukan warga setempat.
"Ada juga terdapat pemilih yang diberikan surat suara tapi semua berisi surat suara pilpres," imbuhnya. (Z-3)
Anggaran pertahanan APBN 2026 mencapai Rp337 triliun. Pengamat menilai belanja alutsista harus memperkuat industri pertahanan nasional, bukan sekadar impor senjata.
Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) menegaskan tidak ada prajuritnya yang terlibat dalam dugaan penganiayaan terhadap pengemudi ojek online di kawasan Kembangan, Jakarta Barat.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya profesionalisme, persatuan, dan kedekatan dengan rakyat dalam tubuh TNI dan Polri
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Ia menilai pesan utama Prabowo adalah penguatan postur pertahanan sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap negara.
Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada jajaran TNI dan Polri dalam rapat pimpinan (rapim) yang digelar di Istana Kepresidenan, Senin (9/2).
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya profesionalisme, persatuan, dan kedekatan dengan rakyat dalam tubuh TNI dan Polri
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Lemahnya fungsi pengawasan dinilai menjadi titik krusial yang menghambat keberhasilan agenda reformasi Polri
Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada jajaran TNI dan Polri dalam rapat pimpinan (rapim) yang digelar di Istana Kepresidenan, Senin (9/2).
SEJUMLAH kementerian dan lembaga negara membahas penguatan moderasi beragama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved