Pengelola Kebun Binatang Bandung Harus segera Ditetapkan

DPRD Jawa Barat meminta pengelola baru Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo) segera ditentukan. Hal ini penting untuk menyelamatkan keberadaan hewan dan keberlangsungan lembaga konservasi tersebut.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono, di Bandung, Senin (30/3). Ono meminta Pemerintah Kota Bandung segera menetapkan pengelola baru Bandung Zoo.

Langkah cepat dan taktis ini diperlukan mengingat pentingnya penyelematan semua pihak terkait Bandung Zoo. Selain itu, masa berlaku nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Kehutanan dan Pemkot Bandung tentang pengelolaan akan segera berakhir.

Baca juga : Pemprov Jawa Barat Kirim Pakan untuk Satwa di Bandung Zoo

Ono menegaskan, ketidakjelasan pengelola pascapencabutan izin lembaga konservasi dari yayasan sebelumnya tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

Menurut dia, saat ini menjadi periode krusial untuk menentukan masa depan destinasi wisata bersejarah tersebut, termasuk nasib ratusan satwa di dalamnya.

"Hasil diskusi tadi, kami sepakat tidak ingin melihat ke belakang. April ini menjadi kunci bagaimana Pemkot Bandung, dengan dukungan Pemprov dan Kementerian Kehutanan, bisa menentukan langkah strategis. Apakah satwa tetap di sana atau harus dievakuasi ke LK lain di sekitar Jawa Barat jika tidak ada kejelasan," katanya.

Baca juga : Megawati Instruksikan PDI Perjuangan Jabar Selamatkan Satwa di Bandung Zoo

Kehadiran pemda

Ono yang juga politisi PDI Perjuangan ini menyoroti pentingnya kehadiran pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan operasional kebun binatang, mulai dari pembiayaan pakan tambahan hingga kesehatan satwa.

Dia memastikan Pemprov Jabar melalui Rumah Sakit Hewan Cikole akan diperbantukan untuk memantau kesehatan satwa secara rutin.

"Saya sudah minta dokter-dokter hewan di sana untuk rutin mengecek kondisi hewannya. Artinya perlu dilakukan perencanaan transisi setidaknya untuk enam bulan ke depan," tegasnya.

Ono mengingatkan agar aset lahan Kebun Binatang Bandung tetap dipertahankan sesuai fungsinya sebagai paru-paru kota dan pusat konservasi.

Dia menolak keras adanya wacana alih fungsi lahan menjadi kawasan komersial seperti hotel.

"Kebun binatang ini punya sejarah panjang sejak zaman Belanda, harus tetap ada. Kami juga mengingatkan Pemkot Bandung segera menyelesaikan status kepegawaian para karyawan di sana. Satwa dan perawatnya adalah satu kesatuan, jika kesejahteraan karyawannya tidak jelas, tentu akan berdampak buruk pada perawatan satwa," katanya.

Di tempat yang sama, Kepala Bidang Teknis Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat, Andri Hansen Siregar, menjelaskan bahwa saat ini kementerian fokus pada pemenuhan kesejahteraan satwa sesuai regulasi yang berlaku. Sejak 6 Februari hingga 6 Mei, pihaknya melakukan pendampingan intensif.

Namun, jika hingga batas waktu MoU berakhir belum ada skema pengelolaan yang jelas dari Pemerintah Kota Bandung, opsi evakuasi satwa menjadi pilihan terakhir.

"Kami sebagai management authority memiliki kewajiban memastikan kesejahteraan satwa endemik Indonesia yang dilindungi. Jika skema pengelolaan baru tidak kunjung jelas, kami akan mengambil langkah untuk mengamankan satwa-satwa tersebut ke lembaga konservasi terdekat," tandasnya.