Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat (Jabar) mengingatkan bahwa kecurangan politik uang menjelang hari pencoblosan tidak hanya lewat serangan fajar. Ada berbagai bentuk politik uang yang harus diantisipasi oleh pemilih.
"Kami mengidentifikasi bukan hanya terkait serangan fajar, tapi ada juga serangan Dhuha, di mana itu terjadi saat aktivitas berangkatnya orang dari rumah ke TPS, itu kan pagi. Pemilih dicegat misalnya atau tidak, dimobilisasi atau tidak. Itu juga jadi pengawas, karena setiap detil itu kita awasi," kata Koordinator Divisi Humas Data dan Informasi Bawaslu Jabar, Muamarullah Selasa (13/2).
Menurut Muamarullah, siang harinya, politik uang juga rawan terjadi, terhadap pemilik suara yang masuk dalam daftar pemilih khusus (DPK), yang dapat mencoblos pada pukul 12.00 hingga 13.00.
Baca juga : Sederet Modus Politik Uang Pemilu 2024
Selain itu, aksi politik uang rawan dilakukan 1 jam sebelum TPS ditutup. Jadi serangan Dzuhur yang dilakukan siang, terhadap basis pemilih yang sifatnya DPK.
"Secara umum seluruh aktifitas yang ada kaitannya dengan money politik, kita awasi. Pemungutan yang DPK ini juga, kita awasi betul kesesuaian data terkait DPK ini," ungkapnya.
Pengawasan yang dilakukan Bawaslu, kata Muamarullah tentu berkolaborasi dengan masyarakat. Karena tidak bisa hanya dilakukan oleh anggota Bawaslu saja, diperukan kolaborasi masyarakat agar pengawasan pemilu ini berjalan.
Baca juga : Bawaslu Petakan Kerawanan Politik Uang Pemilu 2024, Papua yang Tertinggi
Apalagi personil Bawaslu terbatas. Di desa cuma punya satu orang, di TPS juga punya 1 orang, maka tidak lain pilihannya berkolaborasi dengan masyarakat.
"Kami berharap partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan pemilu ini, dapat berjalan sesuai yang diinginkan. Dan masyarakat berani melaporkan setiap kejadian, yang dianggap melanggar kepada petugas Bawaslu diseluruh jajaran," ujarnya.
Sementara itu menyambut pesta demokrasi yang tinggal hitungan jam, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, memastikan Kota Bandung tetap kondusif, baik aspek logistik serta kesiapan di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Baca juga : Ada Potensi Pelanggaran Pemilu saat Masa Tenang hingga Pencoblosan
"Pemkot memantau ke beberapa gudang logistik, seperti di Kelurahan Gumuruh, Maleer lalu Cipamokolan. Kami melihat kesiapannya sudah berjalan baik. Logistik pun dalam kondisi aman dan didistribusikan ke seluruh TPS," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna.
Di Kota Bandung kata Ema, ada 7.424 TPS yang tersebar di 30 kecamatan dan 151 kelurahan dengan jumlah pemilih mencapai 1,8 juta. Ia berpesan agar semua pihak tetap menjaga kondusifitas Kota Bandung di tengah riuhnya pesta demokrasi 2024.
"Melihat sejumlah kewilayahan memiliki angka partisipasi berkisar di 60%-90%, saya optimis pada Pemilu 2024, target partisipasi pemilih di angka 90% dapat terwujud. Saya juga berpesan agar semua pihak menjaga situasi masa tenang kondusif," pungkasnya. (Z-4)
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Kota Baru Parahyangan dinilai berkomitmen dalam membangun kota mandiri, madani dan alami yang berkualitas serta berkelanjutan.
Banjir yang kerap melanda wilayah Karawang tidak lepas dari luapan Sungai Citarum dan Cibeet
Sepanjang 2025, Dishub mencatat ribuan titik PJU dan lampu penerangan jalan (PJL) telah diperbaiki dan dibangun
Program Bongkar Ratoon Tebu merupakan langkah strategis dari Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produktivitas tebu
Bentuk keseriusannya dilakukan Wali Kota Sukaumi Ayep Zaki dengan mendatangi Kementerian Perhubungan.
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Program WTE di TPA Sarimukti yang berada di Kabupaten Bandung Barat digulirkan sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi krisis sampah di kawasan Bandung Raya.
Workshop secara khusus membahas penyusunan dan peninjauan RPS yang berbasis dampak (impact-based curriculum) dalam kerangka kurikulum adaptif Telkom University.
Upaya menuju swasembada energi Indonesia masih jauh dari ideal.
Selain terus mendorong kemajuan di Bandung dan sekitarnya, kami juga harus mendukung kawasan industri Rebana yang dikembangkan pemerintah
Penguatan UMKM harus dimulai dari komitmen pemerintah daerah sendiri melalui kebijakan belanja yang berpihak kepada pelaku usaha lokal.
Pengemudi dum truk melarikan diri setelah insiden kecelakaan.
Dari 2.772 kios di pasar itu, masih tersisa 1.772 kios yang bertahan berjualan.
Pelaku mengincar harta benda milik korban yang merupakan mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Keberhasilan program pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada kebijakan di tingkat kota, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif dari kelurahan hingga RW.
Penerimaan pajak dari sektor pariwisata tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan sektor pertambangan yang hanya menyumbang Rp3,073 miliar.
Kepercayaan masyarakat terhadap gerakan filantropi harus bersinergi dan dimanfaatkan untuk bersama-sama mewujudkan kemakmuran masyarakat
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved