Headline
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Kumpulan Berita DPR RI
Revisi UU Pemilu harus menyelesaikan masalah-masalah mendasar yang menjadi temuan kekurangan pada Pemilu 2019.
"Cita-cita dan tugas NasDem, adalah sama dengan presiden yakni untuk kemajuan dan masa depan bangsa yang lebih baik," ujar Surya Paloh
Airlangga Hartarto mengakui walaupun saat ini terjadi polemik mengenai penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak, partainya siap menghadapi Pilkada kapan pun waktu penyelenggaraannya.
Apabila UU Pemilu direvisi dan jadwal pilkada dinormalisasi menjadi 2022, jajaran KPU harus bersiap untuk tahapan, sebab belum diketahui kapan pandemi Covid-19 akan berakhir.
Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan KPU sebagai pelaksana undang- undang masih menunggu perkembangan lebih lanjut pembahasan RUU Pemilu.
Presiden disebut cenderung menginginkan agar UU Pemilu saat ini dijalankan sehingga tetap mempertahankan Pilkada pada 2024.
DALAM revisi UU tersebut tidak berkaitan dengan penjadwalan ulang pelaksanaan Pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 ke tahun 2027.
Menurut NasDem usulan keterwakilan Parpol dalam keanggotaan KPU belum tentu diakomodir oleh DPR.
Setiap perubahan desain yang ada dalam UU Pemilu memiliki konsekuensi terhadap para pemangku kepentingan.
Ia juga mendorong agar laporan dana kampanye diatur lebih ketat dengan dengan audit investigatif, transparan, dan akuntabel.
Peneliti Perludem Heroik Pratama memaparkan empat alasan ihwal urgensinya revisi Undang-Undang No. 7/2017 tentang Pemilu.
Berbagai fraksi memiliki pandangannya masing-masing terkait sistem Pemilu yang akan dipilih untuk Pemilu 2024.
Secara khusus Baleg menghadirkan para penggiat Pemilu sebagai narasumber dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang berlangsung pada Selasa (9/1) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Berkaca dari Pemilu 2019, banyak wacana memisahkan pilpres dan pileg. Salah satu pertimbangannya ialah beban kerja petugas pada pelaksanaan pemilu.
MASYARAKAT sipil mendorong agar pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum oleh Komisi II DPR dibahas pada tahap akhir.
Dalam praktiknya, keterwakilan perempuan dalam parlemen masih dipengaruhi atau berasal dari keluarga dan dinasti politik.
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu akan menggabungkan seluruh ketentuan yang mengatur pilpres, pileg, dan pilkada.
Nasdem bersikap untuk menurunkan ambang batas pencalonan presiden menjadi 15 persen.
Afif mengatakan, keberadaan Sirekap sebagai inovasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) patut diapresiasi, terutama dalam efisiensi proses pelaksanaan rekapitulasi,
Salah satu kelompok masyarakat rentan yakni masyarakat adat yang tinggal di hutan lindung. Mereka tidak bisa memberikan hak pilih karena tidak memiliki KTP.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved