Headline
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Golkar mengaku tidak keberatan dengan waktu pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang saat ini tengah mengalami perdebatan di kalangan politisi.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengakui walaupun saat ini terjadi polemik mengenai penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak, partainya siap menghadapi Pilkada kapan pun waktu penyelenggaraannya.
“Partai Golkar selalu siap menghadapi Pilkada kapanpun termasuk Pilkada pada 2024,” katanya saat meresmikan Golkar Institute di Jakarta, hari ini.
Pernyataan Airlangga ini agak berbeda dengan pernyataan sejumlah kader Golkar yang menginginkan agar Pilkada serentak digelar pada 2024 tanpa harus merevisi UU No.10/2016 tentang Pilkada.
Lebih lanjut Airlangga menyebutkan, dirinya menilai kepentingan bangsa jauh di atas segalanya. “Kita harus fokus dalam penanganan pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi,” ujarnya.
Airlangga menjelaskan optimisme partainya mengenai keikutsertaan di Pilkada bercermin dari hasil Pilkada Serentak 2020 lalu di mana kader yang didukung Golkar menang 162 di daerah pemilihan. Sementara beberapa kader yang menang dalam Pilkada tersebut merupakan kader milenial partai berlambang beringin tersebut.
“Kita menang besar dalam Pilkada lalu. Apalagi sebuah lembaga survei merilis hasil surveinya apabila pemilu digelar, Golkar menduduki posisi 2 besar,” ungkapnya.
Terkait dengan peluncuran Golkar Institute, Airlangga menilai langkah ini merupakan terobosan baru dan wujud nyata kesadaran akan pentingnya pendidikan dan inovasi dalam politik.
Baca juga: Masyarakat Jangan Gaduh, Polisi akan Tuntaskan Kasus Abu Janda
Sebagai wujud tekad dan cermin Golkar memajukan bangsa Indonesia lewat politik kreatif, inovatif dan bermartabat. Dengan lembaga ini, Golkar ingin melahirkan tokoh-tokoh politik yang hebat, yang kearifan mendalam, hingga kemampuan leadership efektif.
"Kita tahu politik adalah percaturan kekuasaan. Tapi kekuasaan tanpa arah bagai kapal berjalan tanpa tujuan. Maka ide mendasar soal arah dan tujuan politik adalah elemen penting sebagai panduan kita," paparnya.
Ia menambahkan Golkar Institute harus menjadi lembaga pengkaderan kepemimpinan terbaik di Indonesia. Karena itu dirinya meminta agar semua kader Golkar secara bergantian mengikuti pendidikan di sana. (OL-4)
Mantan Hakim MK Arief Hidayat tegaskan ambang batas parlemen harus proporsional sesuai Putusan MK 116. Jangan biarkan suara rakyat terbuang percuma
MK menolak permohonan uji ambang batas parlemen (parliamentary threshold) karena dinilai prematur. Mahkamah menunggu langkah revisi dari DPR untuk Pemilu 2029.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Pakar Hukum UI Titi Anggraini menilai gugatan larangan keluarga Presiden maju Pilpres di MK penting demi menjaga keadilan kompetisi dan mencegah nepotisme.
UU Pemilu digugat meminta keluarga Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dilarang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved