Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PARTAI Golkar mengaku tidak keberatan dengan waktu pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang saat ini tengah mengalami perdebatan di kalangan politisi.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengakui walaupun saat ini terjadi polemik mengenai penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak, partainya siap menghadapi Pilkada kapan pun waktu penyelenggaraannya.
“Partai Golkar selalu siap menghadapi Pilkada kapanpun termasuk Pilkada pada 2024,” katanya saat meresmikan Golkar Institute di Jakarta, hari ini.
Pernyataan Airlangga ini agak berbeda dengan pernyataan sejumlah kader Golkar yang menginginkan agar Pilkada serentak digelar pada 2024 tanpa harus merevisi UU No.10/2016 tentang Pilkada.
Lebih lanjut Airlangga menyebutkan, dirinya menilai kepentingan bangsa jauh di atas segalanya. “Kita harus fokus dalam penanganan pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi,” ujarnya.
Airlangga menjelaskan optimisme partainya mengenai keikutsertaan di Pilkada bercermin dari hasil Pilkada Serentak 2020 lalu di mana kader yang didukung Golkar menang 162 di daerah pemilihan. Sementara beberapa kader yang menang dalam Pilkada tersebut merupakan kader milenial partai berlambang beringin tersebut.
“Kita menang besar dalam Pilkada lalu. Apalagi sebuah lembaga survei merilis hasil surveinya apabila pemilu digelar, Golkar menduduki posisi 2 besar,” ungkapnya.
Terkait dengan peluncuran Golkar Institute, Airlangga menilai langkah ini merupakan terobosan baru dan wujud nyata kesadaran akan pentingnya pendidikan dan inovasi dalam politik.
Baca juga: Masyarakat Jangan Gaduh, Polisi akan Tuntaskan Kasus Abu Janda
Sebagai wujud tekad dan cermin Golkar memajukan bangsa Indonesia lewat politik kreatif, inovatif dan bermartabat. Dengan lembaga ini, Golkar ingin melahirkan tokoh-tokoh politik yang hebat, yang kearifan mendalam, hingga kemampuan leadership efektif.
"Kita tahu politik adalah percaturan kekuasaan. Tapi kekuasaan tanpa arah bagai kapal berjalan tanpa tujuan. Maka ide mendasar soal arah dan tujuan politik adalah elemen penting sebagai panduan kita," paparnya.
Ia menambahkan Golkar Institute harus menjadi lembaga pengkaderan kepemimpinan terbaik di Indonesia. Karena itu dirinya meminta agar semua kader Golkar secara bergantian mengikuti pendidikan di sana. (OL-4)
Selama ini pelaporan dana kampanye hanya dilakukan untuk memenuhi syarat administratif. Dana yang dilaporkan juga diduga tak sepenuhnya sesuai dengan realitas di lapangan.
Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagai alat bantu penghitungan suara pada Pemilihan 2020 lalu harus diperkuat agar proses rekapitulasi hasil pemilu ke depan lebih akurat
REVISI Undang-Undang Pemilu dan Pilkada dinilai sebagai satu-satunya jalan untuk mengakhiri polemik terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan pemilu nasional dan lokal.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan pihaknya akan hati-hati dalam membahas revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu).
WAKIL Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto meminta kepada publik agar menghentikan perdebatan mengenai pro dan kontra terkait metode penyusunan Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mendorong DPR segera merevisi UU Pemilu dan UU Pilkada
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved