Sabtu 30 Januari 2021, 18:16 WIB

PPP Sepakat dengan Presiden Jokowi Tidak Mau Revisi UU Pemilu

Dhika kusuma winata | Politik dan Hukum
PPP Sepakat dengan Presiden Jokowi Tidak Mau Revisi UU Pemilu

MI/MOHAMAD IRFAN
Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani

 

PRESIDEN Joko Widodo disebut-sebut tak menginginkan revisi Undang-Undang Pemilu (UU Pemilu) yang saat ini tengah diupayakan di DPR. Salah satu partai pendukung pemerintah yakni PPP mengungkapkan sependapat dengan Presiden agar UU Pemilu yang saat ini berlaku agar dijalankan dulu.

"Kami sependapat dengan Presiden," kata Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani saat dihubungi, Sabtu (30/1).

Presiden Jokowi menggelar pertemuan dengan sejumlah perwakilan partai yang juga mantan juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Pilres 2019 pada Kamis (28/1) lalu. Arsul yang juga hadir dalam pertemuan itu mengatakan Jokowi turut membahas isu revisi UU Pemilu dalam pertemuan itu.

Salah satu poin krusial dalam draf revisi UU Pemilu ialah Pilkada yang direncanakan akan digelar pada 2022 dan 2023. Adapun pada UU Pemilu saat ini, Pilkada dijadwalkan bergulir pada 2024 serentak dengan Pemilu.

Baca juga: Revisi UU Pemilu untuk Benahi Sistem Kepemiluan

Presiden disebut cenderung menginginkan agar UU Pemilu saat ini dijalankan sehingga tetap mempertahankan Pilkada pada 2024. Presiden pun meminta parpol untuk mengkaji berbagai risiko jika hajatan politik itu digelar lebih cepat. Pasalnya, pemerintah ingin fokus menyelesaikan pandemi dan memulihkan ekonomi.

"Pandemi masih ada dan situasi ekonomi belum pulih. Jadi jika ada hajatan politik yang berpotensi menimbulkan ketegangan antarelemen masyarakat seperti Pilkada di daerah tertentu dikhawatirkan akan mengganggu upaya pemulihan di sektor ekonomi maupun kesehatan," ucap Arsul.

Adapun Pilkada daerah tertentu yang dimaksud yakni DKI Jakarta. Dalam draf revisi beleid Pemilu yang kini diusulkan DPR, Pilkada di ibukota direncanakan digelar pada 2022. (OL-4)

Baca Juga

MI/Susanto

Triyono dan Harnoto tak Dipilih DPR Jadi Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Selasa 28 Maret 2023, 21:55 WIB
KOMISI III DPR telah selesai menjalani fit and proper atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap sembilan calon hakim agung dan hakim ad hoc...
MI/Rommy

Ini Alasan MAKI Laporkan Sri Mulyani, Mahfud MD dan PPATK ke Bareskrim

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Selasa 28 Maret 2023, 21:45 WIB
KOORDINATOR Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman melaporkan Menkeu, Menkopolhukam dan ketua PPATK ke Bareskrim Polri. Ini...
Dok. PP Muhammadiyah

PP Muhammadiyah Tekankan Penindakan Terorisme sesuai Prosedur Hukum

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 28 Maret 2023, 21:12 WIB
KETUA Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menekankan supaya penindakan untuk kasus terorisme sesuai prosedur hukum yang jelas dengan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya