Berita Terbaru UU Pemilu Hari Ini

Perlu Jeda 5 Tahun Bagi Pensiunan Terjun ke Politik 

kesuksesan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak pada 9 Desember 2020 membutuhkan dukungan seluruh pihak.

Komisi II DPR Gali Masukan RUU Pemilu dari Akademisi Untirta

Kunjungan ke Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) untuk menyerap masukan dari akademisi Untirta untuk memperkaya materi muatan yang sebagai penyempurna RUU Pemilu.

Revisi untuk Wujudkan Pemilu Adil

Saat ini, kompleksitas itu, imbuhnya, terlihat dari banyaknya lembaga yang menangani sengketa kepemiluan, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Pengadilan

Revisi UU Pemilu Diharapkan Hadirkan Sistem Kepemiluan yang Adil

Revisi UU Pemilu diharapkan bisa menghadirkan peraturan yang mengatur proses hingga sengketa hasil pemilu yang baik.

Kuasa Hukum Recoki Hakim Konstitusi

Pengakuan kuasa hukum itu membuat hakim konstitusi geram.

MK Tetap Proses Gugatan Ki Gendeng Pamungkas

Menurutnya, Ki Gendeng Pamungkas berbeda dengan Iman Santoso.

DPR Diminta Lebih Terbuka soal Revisi UU Pemilu

Pembahasan RUU Pemilu belum akan intens sebab partai politik saat ini tengah fokus pada pemilihan kepala daerah.

DPR Jangan Hanya Akomodasi Parpol di Revisi UU Pemilu

"DPR diharapkan mau terbuka transparan, menerima masukan baik penyelenggara, akademisi, dan masyarakat sipil sehingga bisa dibicarakan mendalam."

Revisi UU Pemilu Diharap tidak Timbulkan Kebingungan

Peneliti Politik LIPI Siti Zuhro menyebut banyak hal yang harus jadi perhatian dalam merevisi UU Pemilu.

Keterwakilan Perempuan Perlu Diperkuat di Revisi UU Pemilu

"Untuk pertama kalinya pascareformasi angka keterwakilan perempuan di DPR menyentuh 20% dan kita perlu apresiasi kerja-kerja partai yang mendukung pelibatan dan keterwakilan perempuan."

Revisi UU Pemilu Jadi Ruang Penguatan Keterwakilan Perempuan

"Norma afirmasi keterwakilan perempuan dalam PKPU Pencalonan dinaikkan ke dalam UU Pemilu. Komposisi penyelenggara pemilu memuat paling sedikit 30% perempuan."

Perludem Ajukan Uji Materi Beleid Ambang Batas Parlemen

Penentuan angka ambang batas parlemen dalam UU Pemilu tidak pernah didasarkan pada basis perhitungan yang transparan, terbuka, dan sesuai dengan prinsp pemilu proporsional.

Revisi UU Pemilu dijanjikan Afirmasi Keterwakilan Perempuan

"Contohnya dimasukkan di dalam 3 nomor urut pertama keterwakilan perempuan. Jadi memang UU Pemilu sangat afirmatif terhadap peserta perempuan,"

Perludem: Jadwal Pemilu dalam RUU Pemilu tidak Efektif

"DPR baru mengadakan pemilu nasional serentak (pilpres,DPR, dan DPD) pada 2029. Di 2024 DPR masih melakukan lima pemilihan, itu tidak efektif."

Loh, Pemohon kan Sudah Meninggal

Bertindak sebagai pemohon ialah Ki Gendeng Pamungkas, paranormal yang belum lama ini diberitakan sudah meninggal dunia.

Mendesakkan Kebijakan Afirmasi Perempuan dalam RUU Pemilu

REVISI undang-undang pemilu sedang bergulir di parlemen.

Penyelesaian Sengketa Lebih Jelas

Pembentukan pengadilan khusus pemilu ini sudah pernah dilakukan diajukan Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu pada 2014.

Nasdem Golkar Sepakat Ambang Batas Parlemen 7%, PKS di Angka 5%

Ambang batas parlemen minimal tujuh persen dan berlaku secara nasional merupakan alternatif pertama dalam proses revisi UU Pemilu terkait ambang batas.

Mendorong Pemilu Ramah Perempuan

Salah satunya mengenai isu keterwakilan perempuan dalam parlemen, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kota/kabupaten.

Dua Isu Krusial Latarbelakangi DPR Kembali Revisi UU Pemilu

Setelah menerima pandangan dari tiap fraksi, Komisi II akan segera melakukan penyesuaian draft RUU Pemilu yang sebelumnya telah disiapkan oleh Komisi II.

Idul Fitri dan Living Curriculum

Sekolah di Tengah Luka

Menata Ulang Fondasi Menuju Pendidikan Berdampak

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia