Headline
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Kumpulan Berita DPR RI
Peradilan khusus Pemilu dapat memberikan kepastian hukum dan penyederhanaan peradilan Pemilu.
Sistem pemilu tertutup berarti masyarakat hanya memilih logo partai. Dalam sistem terbuka, masyarakat bebas memilih calon anggota dewan dari setiap partai di surat suara.
Pemohon mengklaim pasal-pasal tersebut berbeda dengan apa yang pernah dimohonkan sebelumnya terkait penyebab kematian penyelenggara pemilu.
, Burhanuddin memaparkan bahwa setiap kali menjelang Pemilu, DPR dan Pemerintah cenderung mengubah UU Pemilu
MK berpendirian pemisahan pemilu presiden-wakil presiden dengan pemilihan legislatif pusat bertentangan dengan UUD NRI 1945.
Menggabungkan UU Parpol, UU Pemilu, dan UU Pilkada menjadi satu UU dikarenakan banyaknya kesamaan dalam ketiga UU tersebut.
ANGGOTA Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai penegasan kedudukan Bawaslu kabupaten/kota.
DPR akan melakukan konsinyering dan membuat kajian. Karena revisi UU Pemilu menjadi inisiatif DPR, akan diputus dalam bentuk panja atau pansus.
Komisi II DPR RI mulai memetakan sejumlah isu strategis, termasuk revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengungkapkan Komisi II DPR belum membahas revisi UU Pemilu termasuk didalamnya membahas usulan kenaikan ambang batas parlemen.
Kenaikan ambang batas bukan berarti membatasi partai untuk berkontestasi dalam pemilu.
"Jangan sampai UU Pemilu itu berlaku paket 5 tahunan, ada kepentingan ini kemudian diubah, jangan, tapi kita ubah dalam rangka untuk lebih panjang berlakunya untuk pemilu sampai 4 atau 5 kali."
Usulan untuk kembali menerapkan sistem pemilihan umum proporsional tertutup perlu kajian lanjut guna mengetahui sistem yang tepat untuk proses demokrasi di Indonesia.
Walaupun mendapatkan gaji, anggota KPU tidak punya banyak aktivitas seusai penyelenggaraan pemilu. "Kalau pemilu serentak, 5 tahun, akan terjadi pemborosan tenaga.
Pada 2020, berlangsung pertarungan ide dan gagasan yang menyertai perubahan UU Pemilu, UU Parpol, dan UU MD3. Peta perpolitikan kian dinamis.
Selain mempertimbangkan beban kerja penyelenggara Pemilu, DPR juga menilai bahwa pelaksanaan pemilu dilakukan bersamaan membuat masyrakat hanya fokus pada pilpres.
Gara-gara pemohon I tidak hadir dalam persidangan, majelis hakim pun tidak mempertimbangkan permohonan tersebut.
Jokowi mengatakan revisi dan evaluasi tersebut dilakukan demi perbaikan penyelenggaraan Pemilu 2020.
Sinkronisasi aturan melalui pendekatan omnibus law yang diusung Presiden Jokowi perlu juga menyentuh persoalan regulasi kepemiluan.
Menurut Titi, pilkada langsung bila dikelola dengan benar akan efektif menjadi alat kontrol publik yang akhirnya bisa melahirkan pemimpin yang dianggap progresif.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved