Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengungkapkan pihaknya akan melakukan konsinyering pekan ini. Hal itu dilakukan dalam rangka untuk memetakan sejumlah isu strategis yang menjadi pembahasan Komisi II, termasuk revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
"DPR akan memulainya Kamis (23/1) depan, dalam bentuk konsinyering. Pemerintah sudah membuat beberapa kajian. Karena ini (revisi UU Pemilu) akan jadi inisiatif DPR, maka diputuskan dalam bentuk panja atau pansus," kata Mardani kepada Media Indonesia, Selasa (21/1).
Baca juga: Revisi UU Pemilu Harus Masuk ke Prolegnas 2020
Mengenai isu strategis UU Pemilu, lanjut Mardani, Komisi II DPR RI akan menyiapkan kerangka pembahasan. Khususnya terkait peta perbaikan menuju pemilu berkualitas, murah dan sederhana.
Sementara itu, Fraksi PKS sendiri, kata Mardani, akan mengusulkan beberapa poin terkait revisi UU Pemilu. Poin tersebut mencakup penerapan e-rekapatulasi, ambang batas presiden, ambang batas parlemen dan sistem pemilu.(OL-11)
Selama ini pelaporan dana kampanye hanya dilakukan untuk memenuhi syarat administratif. Dana yang dilaporkan juga diduga tak sepenuhnya sesuai dengan realitas di lapangan.
Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagai alat bantu penghitungan suara pada Pemilihan 2020 lalu harus diperkuat agar proses rekapitulasi hasil pemilu ke depan lebih akurat
REVISI Undang-Undang Pemilu dan Pilkada dinilai sebagai satu-satunya jalan untuk mengakhiri polemik terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan pemilu nasional dan lokal.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan pihaknya akan hati-hati dalam membahas revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu).
WAKIL Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto meminta kepada publik agar menghentikan perdebatan mengenai pro dan kontra terkait metode penyusunan Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mendorong DPR segera merevisi UU Pemilu dan UU Pilkada
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved