Kamis 10 Oktober 2019, 08:50 WIB

Revisi UU Pemilu Harus Masuk ke Prolegnas 2020

Media Indoneisa | Politik dan Hukum
Revisi UU Pemilu Harus Masuk ke Prolegnas 2020

MI/ROMMY PUJIANTO
Pakar pemerintahan dari Institut Otonomi Daerah (I-Otda) Djohermansyah Djohan

 

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) RI didorong untuk memasukkan revisi Undang-Undang No 7/2017 tentang Pemilu dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada 2020. Pakar pemerintahan dari Institut Otonomi Daerah (I-Otda) Djohermansyah Djohan menyebutkan revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.

"Dengan begitu, UU pemilunya selesai, kita harapkan paling lambat 2021, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menyiapkan berbagai detail aturan pelaksana Pemilu 2024," katanya seusai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, kemarin.

Ia menyebutkan revisi UU Pemilu perlu dipercepat pascapihaknya melakukan evaluasi pelaksanaan Pemilu 2019 lalu. Dari penelitian yang dilakukan di sejumlah wilayah, I-Otda melihat sejumlah persoalan yang harus diperbaiki dalam sejumlah aspek seperti terlalu lamanya masa kampanye, tidak efisien, beratnya beban penyelenggara, dan banyaknya korban meninggal di kalangan penyelenggara lapangan. "Kesimpulannya pemilu ini terumit, teruwet, terkompleks di dunia," ujarnya.

Pengamat politik J Kristiadi menambahkan, berdasarkan penelitian I-Otda, Pemilu 2019 kemudian dianggap merusak praktik berdemokrasi di Indonesia, seperti maraknya praktik politik uang saat masa pelaksanaan pemilu. "Politik uang ini bukan hanya inisiatif dari peserta pemilu, melainkan warga calon pemilih yang ingin jual suara. Ini sistemnya rusak-rusakan. Kalau istilah Pak JK, sesama orang partai jeruk makan jeruk," ungkapnya.

Karena itu, tambah Djohermansyah, pihaknya mengusulkan sejumlah perbaikan yang diharapkan bisa diakomodasi dalam revisi UU Pemilu mendatang. Beberapa hal yang perlu dijadikan agenda ke depan, yaitu mengubah sistem proporsional terbuka menjadi tertutup dengan sekaligus memperbaiki UU Partai Politik.

"Hal ini dilakukan agar masyarakat calon pemilih tidak banyak diracuni para caleg yang ingin membeli suara. Selain itu, ada mekanisme internal partai agar jangan hanya orang dekat ketua partai saja dicalonkan," ungkapnya.

Disebutkan, saat pertemuan Wapres Jusuf menyebutkan adanya 500 variabel yang harus diperhitungkan saat melakukan penghitungan suara. "Nah, Pak JK bilang kalau proporsional tertutup, rakyat lebih mudah memilihnya sehingga jam 5 juga selesai. Tidak seperti pemilu kemarin, yakni petugas harus bekerja selama 24 jam tanpa henti," pungkasnya. (Che/P-3)

Baca Juga

SETPRES/RUSMAN

RS Galang Bersiap Hadapi Serbuan TKI

👤Cah/P-2 🕔Sabtu 04 April 2020, 07:25 WIB
Rumah sakit tersebut akan mempersiapkan diri menghadapi kepulangan 20 ribu tenaga kerja Indonesia dari Malaysia dan mulai beroperasi...
 Medcom.id

Omnibus Law dan RKUHP tidak Mendesak

👤Putri Rosmalia Octaviyani 🕔Sabtu 04 April 2020, 07:15 WIB
Pelaksanaan fungsi legislasi DPR bisa dilakukan dengan memastikan penyusunan naskah akademik dan naskah draf...
ANTARA/Aprillio Akbar

Denny JA: Indonesia Bisa Lampaui AS Jika Tidak Ada Larangan Mudik

👤Cahya Mulyana 🕔Sabtu 04 April 2020, 07:05 WIB
Pendiri Lembaga Survei Indonesia Denny Januar Ali menilai pelarangan masyarakat bepergian ke luar kota termasuk mudik sebuah keharusan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya