Komisi II DPR Masih Tunggu Panja UU Pemilu

KETUA Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengungkapkan Komisi II DPR belum membahas revisi UU Pemilu termasuk didalamnya membahas usulan kenaikan ambang batas parlemen. Menurutnya, Komisi II masih menunggu pembentukan panitia kerja (panja) penyusunan rancangan UU tersebut. Pihaknya juga bakal mengadakan rapat kerja (raker) dengan Kemendagri.

"Secara formal, kami di Komisi II belum ada pembahasan, karena itu akan dilakukan setelah panja penyusunan UU Pemilu terbentuk. Dalam waktu dekat, kami akan raker dengan Mendagri yang salah satunya akan melanjutkan pembahasan terkait itu," terangnya, Senin (20/1).

Baca juga: Jaksa Agung Siap Tuntaskan Kasus Semanggi

Meski demikian, Doli mengaku, sudah menangkap keinginan dari beberapa pihak yang menginginkan kenaikan ambang batas parlemen dari semula 4%. "Soal parliamentary threshold (PT), saya menangkap pesan dari beberapa partai politik untuk dinaikkan. Bahkan, PDIP secara resmi telah menetapkan akan menaikkan PT sebesar 5% sebagai salah satu keputusan di Rakernasnya," tambahnya.

Doli juga mengungkapkan Partai Golkar tengah menyusun konsep revisi UU Pemilu, termasuk perubahan ambang batas parlemen menjadi 7,5%. "Kami di Golkar juga sedang menyusun konsep revisi UU Pemilu yang didalamnya akan menaikkan PT sebesar 7,5%," terang politikus Partai Golkar itu.

Ia juga mengungkapkan beberapa partai politik dengan kemauan yang sama.

"Saya juga dengar, walaupun belum resmi, Gerindra, NasDem, dan PKS juga akan mendorong kenaikan PT," tegasnya.

Menurutnya, hal lain yang akan menjadi kajian serius dalam revisi UU Pemilu adalah soal sistem pemilu, penguatan pelembagaan partai politik, Pilkada, PT, jumlah Dapil, sistem konversi suara ke kursi, serta sistem pemungutan dan penghitungan. (OL-6)