Evaluasi Pilkada Jangan Lemahkan Partisipasi Politik Warga

DIREKTUR Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai pemilihan kepala daerah (pilkada) memang harus dievaluasi. Hal itu dilakukan agar penyelenggaraannya semakin baik, berkualitas dan demokratis.

Hanya saja, ia menekankan bahwa evaluasi pilkada jangan sampai melemahkan partisipasi politik warga. Hal itu disampaikannya saat menanggapi pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menginginkan pilkada langsung dievaluasi kembali.

"Betul (evaluasi boleh-boleh saja) dan tidak melemahkan partisipasi politik warga serta untuk meneguhkan kedaulatan rakyat dalam pilkada," katanya kepada Media Indonesia, Kamis (7/11).

Baca juga:  Kemendagri Sisir Desa Fiktif Penerima Dana Desa

Sebelumnya, Mendagri menyampaikan bahwa sistem pilkada langsung memiliki mudaratnya yaitu memakan biaya yang tinggi. Terkait itu, menurut Titi, pilkada langsung bila dikelola dengan benar akan efektif menjadi alat kontrol publik yang akhirnya bisa melahirkan pemimpin yang dianggap progresif.

Jika Kemendagri kemudian ingin melakukan evaluasi sistem pilkada langsung yang disebut memakan biaya tinggi, kata Titi, itu bisa dilakukan dengan mengatur pembatasan belanja kampanye. Juga, serius membenahi akuntabilitas dana kampanye dengan skema yang bisa memberikan efek jera pada paslon yang melanggar penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.

Tak hanya itu, juga dilakukan penegakan hukum atas politik uang yang lebih tegas, pemberantasan praktik mahar politik secara konkrit, serta memberi ruang keterlibatan PPATK dan KPK dalam pencegahan dan penindakan korupsi politik.

"Bisa juga dilakukan dengan insentif pembiayaan kampanye oleh negara untuk beberapa metode kampanye, semisal iklan di media massa cetak, elektronik dan subsidi alat pembiayaan alat peraga dengan penataan kampanye yang lebih ramah lingkungan," tandasnya. (OL-8)