Berita Terbaru UU Pemilu Hari Ini

NasDem Nilai Belum Tepat Bahas Revisi Paket UU Politik

Menurut Saan, penuntasan pandemi covid-19 merupakan hal yang lebih mendesak untuk dilakukan ketimbang fokus menangani reivisi UU Pemilu.

Beleid Tentang Putusan DKPP yang Final dan Mengikat Digugat

Para pemohon juga meminta Mahkamah Konstitusi untuk memberikan tafsir atas frasa “putusan” DKPP dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai sebagai sebuah keputusan.

Yusril: Putusan MK soal Verifikasi Parpol Tidak Logis

Yusril menilai putusan MK tersebut tidak logis sama sekali karena jika ada tiga kategori partai politik, maka setiap kategori harus diperlakukan secara berbeda-beda pula.

Format Keserentakkan Pemilu 5 Kotak Kembali diuji ke MK

Para pemohon yakni 1 orang PPS dari Depok, 1 PPK dari Depok, 1 KPPS dari Kabupaten Bantul, dan 1 orang PPK dari Kabupaten Sleman.

Ide Calon Tunggal Pilpres 2024 Merupakan Kemunduran Demokrasi

“Jika narasi calon tunggal itu terus dikembangkan, kader-kader bangsa terbaik akan dihambat karena tidak bisa ikut serta dalam pemilu,” pungkasnya

DPR Sulit Lanjutkan Revisi UU Pemilu Tanpa Persetujuan Pemerintah

Revisi RUU Pemilu disiapkan untuk memikirkan ulang desain Pemilu agar memperdalam proses demokratisasi dan memperkuat sistem presidensial dengan menumbuhkan fairness electoral.

Pilkada di 2024, Legitimasi Penjabat Kepala Daerah jadi Persoalan

Menurut Burhanuddin, akan muncul persoalan legitimasi penjabat kepala daerah yang menggantikan gubernur, bupati/ wali kota yang masa jabatannya habis sebelum 2024.

PKS Sebut UU Pilkada Patut Direvisi

Ada 271 daerah yang harus dipimpin Pjs bila UU Pilkada tidak direvisi. Dampaknya sangat luas dan bisa menggadaikan kelangsungan pembangunan di seluruh daerah.

RUU Pemilu Resmi Dicabut, KPU Siapkan Simulasi dan Kajian

PEMERINTAH dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mencabut RUU Pemilu dari daftar program legislasi nasional  2021.

Revisi RUU Pemilu dan RUU ITE tidak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

PEMERINTAH dan DPR telah menyepakati RUU Pemilu dan RUU ITE dipastikan tidak akan dibahas di tahun ini karena keduanya bukan bagian dari 33 RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021.

DPR Simulasikan Enam Model Pelaksanaan Pemilu 2024

Dia berharap nanti pemilu yang dilaksanakan serentak dapat senafas dengan pilkada di berbagai daerah.

DPR Sebut Revisi UU Pemilu Bagian Penyempurnaan Sistem Demokrasi

Ahmad Doli Kurnia mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu merupakan salah satu bagian dan langkah dalam penyempurnaan sistem politik dan demokrasi Indonesia.

DPR: Revisi UU Pemilu-Pilkada Sebaiknya Dilakukan Setelah 2024

Achmad Baidowi menjelaskan, usulan tersebut agar sekaligus menguji implementasi UU Pemilu setelah digunakan dua kali yaitu pada tahun 2019 dan 2024.

Polemik Revisi UU Pemilu, Istana Tepis Isu Muluskan Gibran di 2024

Pratikno menegaskan sikap pemerintah yang tidak menginginkan adanya revisi dua UU tersebut lantaran ketentuannya belum dilaksanakan.

KPU Siapkan Simulasi Jika UU Pemilu Tidak Direvisi

KPU menyiapkan simulasi apabila Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah tidak merevisi Undang-Undang No.10/2016 tentang Pemilihan Umum (Pemilu)

Perludem Tetap Desak Pembahasan Revisi UU Pemilu

RUU pemilu perlu dilakukan pembahasan untuk mendapatkan sistem pemilu yang lebih baik di masa depan.

PKB Bantah Pilkada Jakarta 2024 Disiapkan untuk Gibran

Menurut PKB, keputusan ini sama sekali tidak ada agenda kepentingan politik personal seperti yang dispekulasikan itu

KPU Berharap Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah

Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap berharap agar pelaksanaan pemilu nasional dan pemiu daerah tidak dilakukan serentak. Hal itu agar beban tugas penyelenggara tidak menumpuk di satu waktu.  

Isu Gibran Lanjut ke Pilkada Jakarta, FX Rudy: Saya Senang

Jika Gibran benar meninggalkan Kota Solo untuk bertarung di Pilkada DKI Jakarta, ia tidak terlalu mengkhawatirkan karena Gibran memiliki wakil wali kota yang bisa menggantikannya.

Pakar: MK Harus Berani keluar dari Kungkungan Pasal 158 UU Pilkada

Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis mengatakan selama ini Mahkamah Konstitusi belum pernah mengambil langkah mengesampingkan Pasal 158 tersebut, padahal aspek ini sangat penting.

Sekolah di Tengah Luka

Menata Ulang Fondasi Menuju Pendidikan Berdampak

Standar Ganda dari Semua Pihak: Pelajaran dari Iran dan Ukraina

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia