Berita Terbaru UU Pemilu Hari Ini

Gugatan UU Pemilu: Formappi Sebut Menteri Wajib Mundur Jika Maju Pilpres

Menurut Lucius, UU Pemilu sudah mengatur klasifikasi pejabat negara yang harus mengundurkan diri jika jadi calon peserta pemilu.

Komisi II Buka Opsi Presiden Bisa Keluarkan Perppu Akomodasi DOB Papua dan IKN dalam UU Pemilu

Sebab, sejauh ini, Komisi II DPR RI belum membicarakan revisi UU pemilu bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu terkait dengan pentingnya hadir daerah pemilihan baru tersebut.  

Ketum Partai Gelora Anis Matta Gugat Ketentuan Pemilu Serentak

Berbeda dengan Partai Ummat yang pemohonannya sudah ditolak MK, Partai Gelora tidak mengungat ambang batas pencalonan presiden

Pengugat UU Pilkada Diminta Perjelas Kedudukan Hukum

Para pemohon perlu uraikan secara cermat agar subjek hukum yang bisa diberikan kedudukan hukum itu jelas.

Presiden Jokowi Harus Akhiri Drama Penundaan Pemilu

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) belum mengambil sikap mengenai usulan penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Penundaan Pemilu Karena Alasan Ekonomi Melanggar Konstitusi

Alasan perbaikan ekonomi tidak masuk dalam klasifikasi menunda pemili di UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu

Perppu Harus Jadi Acuan dalam Mengisi Kekosongan Kepala Daerah

Prof. Sri Yunanto mengatakan UU Pemilu hanya mengatur pada keserentakan dan ditunjuknya pejabat, namun mekanisme penunjukkan untuk pergantiannya belum diatur.

Dorong Demokrasi Lebih Baik, Diaspora Gugat Presidential Treshold

Sebanyak 27 diaspora yang berada di 12 negara mengungat ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold) yang diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu.

Demi Demokrasi Lebih Baik, UU Pemilu Mestinya Direvisi

Berkaca pemilu 2019 dan pilkada 2020, ada banyak masalah yang ditemui dan semestinya diperbaiki demi mewujudkan pesta demokrasi yang lebih baik di 2024.

Pemohon Sebut Hanya Dua Calon Presiden Picu Masyarakat Terbelah

Pada pemilu sebelumnya, ujar Refly, secara faktual sudah terjadi pembelahan di masyarakat terutama ketika presiden hanya dua calon.

Banjir Gugatan UU Pemilu, MK Tegaskan Semua Permohonan Prioritas

Norma yang paling banyak diuji ialah Pasal 222 UU Pemilu terkait ketentuan ambang batas pencalonan presiden 20%.

Wacana Revisi UU Pemilu Kembali Berhembus Kencang

Setelah sebelumnya disepakati oleh pemerintah dan Komisi II DPR untuk tidak perlu melakukan revisi UU Pemilu.

Gerindra Ingatkan Kesepatakan Soal Tunda Revisi UU Pemilu

Menurut Sufmi, dinamika perubahan PT sama sekali belum dibicarakan di tingkat parlemen.

Aspirasi Tersumbat dan Suburkan Politik Uang, Evaluasi Sistem Proporsional Terbuka

Dalam banyak riset, ditemukan bahwa sistem proporsional terbuka itu memiliki potensi yang lebih besar dalam meningkatkan faktor penggunaan politik uang dalam pemilu.

Hasil Pemilu 2024 akan Sama dengan Pemilu 2019

Revisi kedua UU Pemilu dan Pilkada dibutuhkan sebagai syarat menekan dampak negatif dari sistem proporsional terbuka.

DPR Tidak Ingin Pilkada Mundur 2025

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak ingin pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada November 2024 dimundur menjadi 2025, sebagaimana usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Peradilan Khusus Tak Relevan, Perlu Revisi Terbatas UU Pilkada Diperlukan

Peneliti Perludem Fadil Ramadhanil mendorong adanya revisi terbatas terhadap Undang-Undang No.10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Keberadaan Peradilan Khusus Pemilu Sudah tak Relevan

Keberadaan badan khusus yang diatur dalam Pasal 157, terang Violla, justru mengaburkan sistem penegakan hukum kepemiluan yang saat ini sudah berjalan

Perludem: Perubahan Surat Suara Jangan Membingungkan Pemilih

Menurutnya perubahan yang terlalu fundamental akan menyulitkan pemilih dan membuat kebingungan baru, sehingga akan memerlukan simulasi dan sosialisasi yang masif.

Arief Budiman dan Evi Novida Gugat Putusan DKPP ke MK

Keduanya menguji konstitusionalitas norma terkait putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat dalam Undang-Undamg No.7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) ke MK.

Sekolah di Tengah Luka

Menata Ulang Fondasi Menuju Pendidikan Berdampak

Standar Ganda dari Semua Pihak: Pelajaran dari Iran dan Ukraina

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia