Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
ANGGOTA Komisi II DPR asal Fraksi PKS Nasir Djamil menilai pemerintah perlu membuka diri untuk mengkaji ulang rencana Revisi Undang-undang (RUU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Tujuannya supaya roda estafet kepemimpinan daerah tak terhenti karena menunggu keserentakan di 2024.
"Menurut kami, pemerintah perlu mendengar masukan banyak pihak mengenai RUU Pilkada. Tujuannya supaya pembangunan di daerah terus maju karena kalau daerah dipimpin Pjs (pejabat sementara) tidak legitimate dan dibatasi kewenangannya," paparnya kepada Media Indonesia, Selasa (9/3).
Menurut dia, 271 daerah harus dipimpin Pjs bila UU Pilkada tidak direvisi. Dampaknya sangat luas dan bisa menggadaikan kelangsungan pembangunan di seluruh daerah yang seharusnya menggelar pilkada di 2022 dan 2023.
"Kami tidak terlalu kuat menggerakkan energi politik untuk menangani persoalan ini. Makanya perlu bagi pemerintah mendengar dan melihat kondisi daerah yang harusnya menggelar pilkada," ungkapnya.
Ia mengaku UU yang telah direvisi pada 2016 itu berisi ketentuan yang kurang tepat bila tidak diubah. Hal itu perlu dilakukan meskipun dalam prosesnya PKS menyepakati saat diundangkan.
"Kalau dulu kan kondisinya berbeda. Oleh sebab itu perlu kita tinjau ulang dengan dasar mendorong perkembangan pembangunan daerah," pungkasnya. (OL-14)
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa mulai tahun 2029, pemilihan umum (pemilu) di Indonesia harus diselenggarakan secara terpisah antara pemilu nasional dan pemilu daerah.
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Kejadian di Barito Utara menunjukkan adanya permasalahan mendasar terkait pencegahan dan penegakan hukum atas pelanggaran politik uang saat pilkada.
PRESIDEN Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf menyampaikan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara merupakan momentum bagi Polri untuk meningkatkan kepercayaan publik.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyambut baik target Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia menuju swasembada energi.
DEWAN Pimpinan Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bogor Utara melantik struktur kepengurusan periode 2025 - 2028 pada Jumat (27/6) di Sekolah Alam Bogor.
Komposisi pengurus kali ini kombinasi antara kaderisasi dan profesionalitas. Kepengurusan ini diharapkan dapat lebih siap memenuhi kebutuhan rakyat.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid memuji langkah Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan empat pulau milik Aceh.
Kasus ini menunjukkan adanya celah serius dalam pengawasan dan penerapan regulasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved