Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
Partai Demokrat tidak sepakat dengan usulan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) pemilihan kepala daerah (pilkada) tak langsung. Skema pemilihan itu dinilai kembali ke era dulu.
"Masa main tunjuk-tunjuk lagi, balik lagi zaman dulu. Kalau balik zaman dulu lagi, rasanya enggak lah. Kita perbaiki dengan versi Indonesia lah. Itu oke lah," kata Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini.
Hinca mengatakan tetap menghormati usulan Cak Imin. Namun, Partai Demorkat tetap mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung.
"Pikiran Cak imin ya kita hormati sebagai pikiran Partai Kebangkitan Bangsa, tapi Partai Demokrat bersikap kami masih seperti yang dulu, belum pindah ke lain hati," ucap Hinca.
Hinca menyinggung keputusan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ketika menjabat presiden, SBY membatalkan Undang-Undang Pilkada yang mengubah pemilihan kepala daerah menjadi tidak langsung.
SBY, kata Hinca, saat itu langsung mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). Maka itu sikap Demokrat tidak berubah menolak pilkada tidak langsung.
"Waktu soal Pilkada langsung tidak langsung ini, waktu itu Pak SBY masih Presiden. Waktu itu dia lagi dalam penerbangan dari Amerika ke Indonesia lewat Jepang. Dan akhirnya, waktu itu kita putuskan Perppu menolak itu. Karena menurut kita, mestinya pemilu langsung," kata Hinca.
Anggota Komisi III DPR itu mengatakan Indonesia telah memilih demokrasi partisipasi masyarakat secara langsung. Maka kalau dirasa masih ada yang kurang, seharusnya yang diperbaiki penyelenggaraannya.
"Kalau ada yang kurang pas, penyelenggaraannya, penyelenggaraannya yang diperbaiki, bukan keputusan politiknya. Demokrasi tetaplah pilihan kita. Kalau ada yang kurang pelaksanannya, kita perbaiki," kata Hinca.(P-1)
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Peneliti BRIN Siti Zuhro, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan pembahasan pilkada tidak langsung tidak hanya berkaitan dengan mahalnya biaya politik.
Pelaksanaan Pilkada langsung masih diwarnai berbagai praktik curang, termasuk politik uang.
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
Menurut laporan itu, akar masalah biaya politik tinggi terletak pada lemahnya regulasi pendanaan kampanye dan penegakan hukum, bukan pada sistem pemilihan langsung.
WALI Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan mengatakan setuju dengan opsi pemilihan kepala daerah atau Pilkada tak langsung oleh DPRD. Alasannya efisiensi anggaran.
AKSI menolak Pilkada tak langsung yang mana pemilihan lewat DPRD digelar oleh BEM Nusantara DIY di Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Yusril Ihza Mahendra menyerahkan keputusan soal mekanisme pemilihan kepala daerah atau pilkada pada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Ida Budhiati menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah atau pilkada tak langsung melalui DPRD dapat melemahkan legitimasi daerah.Pilkada langsung dinilai masih sejalan amanat konstitusi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved