Berita Terbaru UU Pemilu Hari Ini

Dorong Demokrasi Lebih Baik, Diaspora Gugat Presidential Treshold

Sebanyak 27 diaspora yang berada di 12 negara mengungat ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold) yang diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu.

Demi Demokrasi Lebih Baik, UU Pemilu Mestinya Direvisi

Berkaca pemilu 2019 dan pilkada 2020, ada banyak masalah yang ditemui dan semestinya diperbaiki demi mewujudkan pesta demokrasi yang lebih baik di 2024.

Pemohon Sebut Hanya Dua Calon Presiden Picu Masyarakat Terbelah

Pada pemilu sebelumnya, ujar Refly, secara faktual sudah terjadi pembelahan di masyarakat terutama ketika presiden hanya dua calon.

Banjir Gugatan UU Pemilu, MK Tegaskan Semua Permohonan Prioritas

Norma yang paling banyak diuji ialah Pasal 222 UU Pemilu terkait ketentuan ambang batas pencalonan presiden 20%.

Wacana Revisi UU Pemilu Kembali Berhembus Kencang

Setelah sebelumnya disepakati oleh pemerintah dan Komisi II DPR untuk tidak perlu melakukan revisi UU Pemilu.

Gerindra Ingatkan Kesepatakan Soal Tunda Revisi UU Pemilu

Menurut Sufmi, dinamika perubahan PT sama sekali belum dibicarakan di tingkat parlemen.

Aspirasi Tersumbat dan Suburkan Politik Uang, Evaluasi Sistem Proporsional Terbuka

Dalam banyak riset, ditemukan bahwa sistem proporsional terbuka itu memiliki potensi yang lebih besar dalam meningkatkan faktor penggunaan politik uang dalam pemilu.

Hasil Pemilu 2024 akan Sama dengan Pemilu 2019

Revisi kedua UU Pemilu dan Pilkada dibutuhkan sebagai syarat menekan dampak negatif dari sistem proporsional terbuka.

DPR Tidak Ingin Pilkada Mundur 2025

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak ingin pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada November 2024 dimundur menjadi 2025, sebagaimana usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Peradilan Khusus Tak Relevan, Perlu Revisi Terbatas UU Pilkada Diperlukan

Peneliti Perludem Fadil Ramadhanil mendorong adanya revisi terbatas terhadap Undang-Undang No.10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Keberadaan Peradilan Khusus Pemilu Sudah tak Relevan

Keberadaan badan khusus yang diatur dalam Pasal 157, terang Violla, justru mengaburkan sistem penegakan hukum kepemiluan yang saat ini sudah berjalan

Perludem: Perubahan Surat Suara Jangan Membingungkan Pemilih

Menurutnya perubahan yang terlalu fundamental akan menyulitkan pemilih dan membuat kebingungan baru, sehingga akan memerlukan simulasi dan sosialisasi yang masif.

Arief Budiman dan Evi Novida Gugat Putusan DKPP ke MK

Keduanya menguji konstitusionalitas norma terkait putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat dalam Undang-Undamg No.7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) ke MK.

NasDem Nilai Belum Tepat Bahas Revisi Paket UU Politik

Menurut Saan, penuntasan pandemi covid-19 merupakan hal yang lebih mendesak untuk dilakukan ketimbang fokus menangani reivisi UU Pemilu.

Beleid Tentang Putusan DKPP yang Final dan Mengikat Digugat

Para pemohon juga meminta Mahkamah Konstitusi untuk memberikan tafsir atas frasa “putusan” DKPP dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai sebagai sebuah keputusan.

Yusril: Putusan MK soal Verifikasi Parpol Tidak Logis

Yusril menilai putusan MK tersebut tidak logis sama sekali karena jika ada tiga kategori partai politik, maka setiap kategori harus diperlakukan secara berbeda-beda pula.

Format Keserentakkan Pemilu 5 Kotak Kembali diuji ke MK

Para pemohon yakni 1 orang PPS dari Depok, 1 PPK dari Depok, 1 KPPS dari Kabupaten Bantul, dan 1 orang PPK dari Kabupaten Sleman.

Ide Calon Tunggal Pilpres 2024 Merupakan Kemunduran Demokrasi

“Jika narasi calon tunggal itu terus dikembangkan, kader-kader bangsa terbaik akan dihambat karena tidak bisa ikut serta dalam pemilu,” pungkasnya

DPR Sulit Lanjutkan Revisi UU Pemilu Tanpa Persetujuan Pemerintah

Revisi RUU Pemilu disiapkan untuk memikirkan ulang desain Pemilu agar memperdalam proses demokratisasi dan memperkuat sistem presidensial dengan menumbuhkan fairness electoral.

Pilkada di 2024, Legitimasi Penjabat Kepala Daerah jadi Persoalan

Menurut Burhanuddin, akan muncul persoalan legitimasi penjabat kepala daerah yang menggantikan gubernur, bupati/ wali kota yang masa jabatannya habis sebelum 2024.

Politik Jalan Tengah

Negara dari Pinggiran

Indonesia Emas 2045 dan Resiliensi UMKM Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia