Kamis 12 Januari 2023, 15:50 WIB

Penyelenggara Pemilu Harus Tunduk Pada UU Pemilu

 Sri Utami | Politik dan Hukum
Penyelenggara Pemilu Harus Tunduk Pada UU Pemilu

 MI/Susanto
Rapat kerja KPU, Bawaslu, DKPP, Kemendagri, dengan Komisi II DPR RI, Rabu (11/1).

 

TEMUAN dugaan praktek kecurangan dalam verifikasi faktual (verfak) partai politik (parpol) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diserahkan ke Komisi II DPR, perlu tindakan serius, tegas, dan kehati-hatian. Anggota Komisi II DPR Fraksi PDI Perjuangan Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu sudah mengambil kesimpulan saat rapat kerja di Gedung DPR, Rabu (11/1).

“Siapa pun pihak yang memiliki bukti, kami persilahkan menempuh jalur hukum. Baik konteks hukum kepemiluan melalui sengketa di Bawaslu, maupun hukum pidana umum jika itu ada delik pidana. Kami sangat menghormati proses hukum yang berlaku,” ujarnya, Kamis (12/1).

Komisi II DPR secara proposional menggunakan kewenangan konstitusional dalam fungsi pengawasan, untuk mengawasi KPU sebagai institusi mitra kerja DPR. “Kami juga menerima banyak saran, masukan dan kritik dari masyarakat terkait hal ini. Bukti-bukti dimaksud sangat relevan apabila disampaikan kepada kami dan masyarakat bisa menyurati kami untuk memminta waktu dan kita segera agendakan jika hal itu merupakan hal yang sangat urgen,” ungkap Rifqinizamy.

Ada enam poin yang dihasilkan dalam rapat tertutup itu. Kesimpulan rapat itu ditandatangani Ketua Rapat Kerja Dolli Kurnia Tanjdung, Mendagri Tito Karnavian, Ketua KPU Hasyim Asyari, Ketua Bawaslu Rahmad Bagja, dan Ketua DKPP Heddy Luqito.

“Dalam point satu ditegaskan bahwa kami mengingatkan kepada KPU untuk bekerja secara sungguh-sungguh melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya di setiap tahapan tahapan pemiu 2024 sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,” ujar Rifqinizamy.

DPR, kata Rifqinizamy, menekankan penyelenggara pemilu untuk menjadi institusi yang berintegritas, independen, dan profesional. Kemudian KPU berkomitmen untuk menyelenggarakan pemilu 2024 berdasarkan UU Pemilu yang menggunakan sistem pemilu proposional terbuka.

“Kami bersepakat bahwa penetapan daerah pemilihan (dapil) untuk DPR dan DPRD provinsi sama tidak berubah, dan menjadi bagian dari PKPU tentang daerah pemilihan. Daerah pemilihan DPRD kabupaten kota akan dibahas lebih lanjut bersama-sama,” kata Rifqinizamy. 

Baca juga: Soal Dapil, KPU Tak Harus Terikat dengan Keinginan Komisi II

Saat dikonfirmasi terkait keputusan itu, anggota KPU Idham Kholik menerangkan saat ini KPU sedang melakukan pengaturan dapil untuk pemilu anggota DPR dan DPRD Provinsi sebagai tindak lanjut Putusan MK RI No. 80/PUU-XX/2022

“Oleh karena itu, KPU memerintahkan bagi KPU Provinsi/KIP Aceh untuk melakukan uji publik rancangan dapil pemilu anggota DPRD Provinsi,” ucapnya. (P-5)

Baca Juga

Ist

Pengamat: Memiliki Sifat Egaliter, Erick Diterima Seluruh Lapisan Masyarakat

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 07 Februari 2023, 10:00 WIB
Dengan sifat yang egaliter yang tidak membeda-bedakan suku ras dan agama, menurut Sukri, membuat Erick sangat mudah diterima oleh seluruh...
MI/Duta

Presiden: NU Sudah Beri Warna yang Luar Biasa

👤Andhika Prasetyo 🕔Selasa 07 Februari 2023, 09:56 WIB
NU telah menunjukkan bahwa ke-Islam-an dan ke-Indonesia-an bisa berjalan beriringan, bisa menjadi satu kesatuan, rukun dalam...
Ist/DPR

Komisi I DPR Apresiasi Kesiapan Provinsi Jatim dalam Program Satu Data Indonesia

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 07 Februari 2023, 09:28 WIB
Komisi I DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dan perlindungan data yang...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya