Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPR RI Saan Mustofa mengakui adanya masalah serius dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan banyak pejabat yang justru menjadi penerima bantuan tersebut.
"Kita kan disorotin, baru juga menemukan data, ternyata penerima bansos banyak pejabat ternyata," ungkap Saan Mustofa saat diwawancarai usai penutupan Rakernas I NaseDem, di Makassar, Minggu (10/8).
Wakil Ketua Umum Partai NasDem ini menegaskan bahwa bansos seharusnya diperuntukkan bagi keluarga masyarakat yang memang masuk dalam kategori layak dan pantas menerima bantuan.
Namun kenyataannya, mereka yang mampu dan memiliki penghasilan tetap seperti ASN bahkan mereka yang secara kategori ekonomi mampu justru ikut menerima bansos.
"Bansos ini kan diperuntukkan bagi keluarga masyarakat yang memang masuk dalam kategori yang layak dan pantas menerima bansos," tegasnua.
"Tapi kalau misalnya ada mereka-mereka yang mampu dan, punya penghasilan tetap, seperti misalnya ada ASN, terus juga bahkan ada mereka-mereka yang secara kategori ekonomi mampu, kan itu tidak pantas," sambungnya.
Saan menilai akar masalah terletak pada data yang tidak akurat. Untuk itu, ke depan DPR akan meminta memperbaiki dan memperbarui data agar bansos tepat sasaran dan diterima oleh mereka yang memang berhak menerimanya. (H-1)
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.
Langkah pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penempatan anggota Polri pada jabatan sipil sebagai solusi yang bijak.
Dengan terintegrasinya seluruh data dari kementerian/lembaga terkait dalam DTSEN, penyaluran bantuan pun akan lebih tepat sasaran
Mensos Saifullah Yusuf memastikan program bantuan sosial (bansos) tetap berjalan tanpa pengurangan. Ini menjawab kekhawatiran menjawab kekhawatiran terkait efisiensi anggaran.
Ia memastikan Kemensos akan menyesuaikan pengeluaran misalnya untuk alat tulis kantor (ATK). Adapun untuk bantuan sosial, ia memastikan tidak ada pemotongan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved