Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menyatakan akan mengikuti keputusan Presiden Prabowo Subianto soal refocusing anggaran kementerian. Ia akan memetakan pos-pos yang memungkinkan untuk efisiensi, sehingga tidak menganggu program-program prioritas.
"InsyaAllah, apapun yang kita lakukan tidak akan mengganggu program-program pokok dari Kemensos," ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Selasa (4/2).
Ia memastikan Kemensos akan menyesuaikan pengeluaran misalnya untuk alat tulis kantor (ATK). Adapun untuk bantuan sosial, ia memastikan tidak ada pemotongan.
"Jadi, Bansos ini cash transfer, langsung. Jadi, tidak ada yang dipotong oleh refocusing ini," lanjutnya.
Gus Ipul mengatakan Presiden Prabowo Subianto justru malah akan menambah anggaran untuk Bansos bila memungkinkan. Ia memastikan bantuan untuk rakyat menjadi prioritas presiden.
"Dikurangi ini hal-hal yang bisa dialihkan, hal-hal yang kaitannya dengan operasional," katanya.
Ia menuturkan Presiden Prabowo justru sedang memikirkan agar Bansos untuk kelompok miskin ekstrem bisa ditambah.
"Nanti Pak Sekjen akan coba mana yang paling mungkin (efisiensi). Semua peluang akan kita manfaatkan agar kita bisa lebih efisien," katanya.
Sebelumnya, anggaran Kemensos dipangkas sebesar Rp1,3 triliun. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.(H-2)
Dengan terintegrasinya seluruh data dari kementerian/lembaga terkait dalam DTSEN, penyaluran bantuan pun akan lebih tepat sasaran
Mensos Saifullah Yusuf memastikan program bantuan sosial (bansos) tetap berjalan tanpa pengurangan. Ini menjawab kekhawatiran menjawab kekhawatiran terkait efisiensi anggaran.
Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk memerangi korupsi, praktik manipulatif dalam penggunaan uang rakyat, serta pemborosan anggaran negara.
Izin untuk pemerintah daerah menggelar rapat di hotel harus disikapi secara bijak dalam hal penggunaan anggaran
Tito menekankan bahwa pemerintah harus memikirkan hotel dan restoran yang hidup dari agenda meeting, incentive, convention, dan exhibition (MICE).
PENGAMAT kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Hardiansyah mengatakan, pemberian gaji ke-13 bagi ASN harus dievaluasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
SEBANYAK 71 persen masyarakat Indonesia mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang diimplementasikan di masa pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.
Gelaran Porprov IX Jatim 2025 pada 28 Juni sampai 5 Juli 2025 turut membantu bisnis perhotelan dan restoran bisa bernapas lega.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved