Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menyatakan akan mengikuti keputusan Presiden Prabowo Subianto soal refocusing anggaran kementerian. Ia akan memetakan pos-pos yang memungkinkan untuk efisiensi, sehingga tidak menganggu program-program prioritas.
"InsyaAllah, apapun yang kita lakukan tidak akan mengganggu program-program pokok dari Kemensos," ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Selasa (4/2).
Ia memastikan Kemensos akan menyesuaikan pengeluaran misalnya untuk alat tulis kantor (ATK). Adapun untuk bantuan sosial, ia memastikan tidak ada pemotongan.
"Jadi, Bansos ini cash transfer, langsung. Jadi, tidak ada yang dipotong oleh refocusing ini," lanjutnya.
Gus Ipul mengatakan Presiden Prabowo Subianto justru malah akan menambah anggaran untuk Bansos bila memungkinkan. Ia memastikan bantuan untuk rakyat menjadi prioritas presiden.
"Dikurangi ini hal-hal yang bisa dialihkan, hal-hal yang kaitannya dengan operasional," katanya.
Ia menuturkan Presiden Prabowo justru sedang memikirkan agar Bansos untuk kelompok miskin ekstrem bisa ditambah.
"Nanti Pak Sekjen akan coba mana yang paling mungkin (efisiensi). Semua peluang akan kita manfaatkan agar kita bisa lebih efisien," katanya.
Sebelumnya, anggaran Kemensos dipangkas sebesar Rp1,3 triliun. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.(H-2)
Namun kenyataannya, mereka yang mampu dan memiliki penghasilan tetap seperti ASN bahkan mereka yang secara kategori ekonomi mampu justru ikut menerima bansos.
Dengan terintegrasinya seluruh data dari kementerian/lembaga terkait dalam DTSEN, penyaluran bantuan pun akan lebih tepat sasaran
Mensos Saifullah Yusuf memastikan program bantuan sosial (bansos) tetap berjalan tanpa pengurangan. Ini menjawab kekhawatiran menjawab kekhawatiran terkait efisiensi anggaran.
PUSaKO menyampaikan enam poin penting. Pertama, mempertahankan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat sebagai implementasi konkret kedaulatan rakyat.
Perludem menantang klaim partai politik yang menyebut sistem pemilihan langsung sebagai penyebab utama tingginya biaya politik di Indonesia. Pilkada Lewat DPRD
MAYORITAS aparatur sipil negara (ASN) mendukung kebijakan efisiensi anggaran. Hanya saja, ada kekhawatiran signifikan terhadap dampak pada kualitas layanan.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pemberantasan korupsi di Indonesia masih stagnan karena terlalu berfokus pada penindakan.
Selain transparansi, kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 menjadi sorotan utama FITRA.
KETUA Komisi II DPR RI, M Rifqinizamy Karsayuda, meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperketat izin kunjungan kerja luar negeri bagi kepala daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved