Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar memastikan efisiensi anggaran tak akan memotong anggaran untuk bantuan sosial (bansos).
"Kami tegaskan tidak ada pemotongan anggaran untuk bantuan sosial. Efisiensi tidak mengurangi kinerja kita," ujar Muhaimin usai mengikuti mengikuti agenda Rapat Tingkat Menteri (RTM) di Jakarta Pusat, Selasa (11/2).
Selain itu, kata Muhaimin, seluruh kementerian di bawah Kemenko PM siap melakukan penyesuaian, mendukung penuh, dan melaksanakan perintah efisiensi dari pemerintah demi kemaslahatan bangsa.
Tidak hanya membahas soal efisensi anggaran, rapat rutin yang dilaksanakan bersama Menteri Sosial selaku tuan rumah, Menteri UMKM, Menteri Koperasi, Wakil Menteri Desa PDT, dan Wakil Menteri P2MI itu juga membahas soal Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menyangkut urusan regulasi penyaluran bantuan sosial (bansos).
"Dengan semakin kuatnya DTSEN ini, semakin jelas para penerima manfaat sudah (terdaftar) di Keluarga Penerima Manfaat (KPM), terus kita tingkatkan kesejahteraannya," pungkas Muhaimin.
Dengan terintegrasinya seluruh data dari kementerian/lembaga terkait dalam DTSEN, penyaluran bantuan pun akan lebih tepat sasaran.
Berkat DTSEN juga, anggaran akan lebih presisi karena penerima bantuan yang tercatat sudah sesuai dengan data yang terintegrasi dan tak akan ada lagi data ganda yang menyebabkan kebocoran bujet. (H-2)
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
Pemerintah menyediakan dua kanal utama untuk cek penerima bansos Februari 2026 yang bisa diakses secara daring
PEMERINTAH menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bansos.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Panduan terbaru cara cek desil DTKS online 2026 melalui cekbansos.kemensos.go.id untuk syarat KIP Kuliah dan bantuan sosial secara akurat dan mudah.
Panduan lengkap cara cek desil DTKS 2026 secara online melalui HP. Pahami arti desil 1-10 untuk syarat penerima Bansos dan KIP Kuliah terbaru.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved