Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
FRAKSI NasDem DPR mengumumkan rotasi anggotanya. Ahmad Sahroni bergeser ke Komisi I DPR.
"Rotasi rutin, tidak ada pencopotan, hanya penyegaran," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Hermawi Taslim kepada Metrotvnews.com, Jumat (29/8).
Beredar surat Fraksi NasDem perihal penyampaian pergantian nama anggota Komisi I dan III DPR. Surat dengan nomor F.Nasdem.758/DPR-RI/VIII/2025 itu tertanggal Jumat, 29 Agustus 2025.
Dalam surat itu menyebutkan Ahmad Sahroni yang semula merupakan Wakil Ketua Komisi III menjadi anggota Komisi I. Rusdi Masse Mappasessu yang awalnya anggota Komisi IV menggantikan posisi Sahroni.
Surat itu ditandatangani oleh Ketua Fraksi NasDem DPR Viktor B Laiskodat. Sahroni sebagai sekretaris fraksi, juga tercatat telah menandatangani surat tersebut.(Fah/P-3)
Fickar juga berharap, pascaputusan tersebut para teradu diharapkan bisa melakukan introspeksi ke depannya. Jangan sampai para teradu, kata dia, mengulangi kesalahan kembali.
MKD DPR RI memutuskan menonaktifkan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio sebagai anggota DPR RI selama 4 bulan.
Dasco mengatakan sidang etik diselenggarakan pada masa reses anggota DPR agar nantinya dapat berjalan lancar dan keputusan segera dibuat.
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rusdi Masse Mappasessu, resmi ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI.
Melansir berbagai video yang beredar di lini masa, terlihat ratusan orang memadati gerbang depan rumah Sahroni yang sudah ambruk.
Penaikan iuran JKN bagi peserta mandiri belum tepat dilakukan dalam waktu dekat. Ia mengingatkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat masih menghadapi tekanan.
Selain RUU Perampasan Aset, Dasco menyebut DPR RI juga menyiapkan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang lainnya.
Amnesty International Indonesia menilai kematian pelajar 14 tahun di Tual, Maluku, memperpanjang dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat dan mendesak reformasi struktural Polri.
Jika pengadaan kendaraan dilakukan melalui impor besar-besaran, pemerintah perlu menjelaskan secara transparan alasan teknis dan kapasitas produksi dalam negeri.
Firman Soebagyo kritik impor garam Australia dan nilai pemerintah lemah lindungi petani lokal. Komisi IV DPR desak bangun industri garam nasional.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menilai desain kelembagaan BPKH sudah tepat, namun perlu penguatan koordinasi teknis dan harmonisasi regulasi dalam RUU Pengelolaan Keuangan Haji.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved